JAKARTA — Pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di perbatasan Papua-Papua Nugini akan kembali digenjot di era Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, baru tiga PLBN yang berdiri di sepanjang perbatasan darat sepanjang hampir 800 kilometer itu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, tiga PLBN yang sudah ada berada di Skouw, Yetetkun, dan Sota. “Yang Pegunungan Bintang belum ada, yang di Keerom belum ada, perlu ada di situ juga,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Program ini merupakan kelanjutan dari pembangunan infrastruktur perbatasan yang digagas era Presiden Joko Widodo. Sepanjang 2015-2024, pemerintah membangun 15 PLBN terpadu, dengan rincian tujuh PLBN pada periode pertama dan delapan PLBN pada periode kedua.
Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi meresmikan tujuh PLBN secara serentak pada 2 Oktober 2024. PLBN tersebut tersebar di Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan.
Selain di Papua, Tito menyebut pembangunan PLBN baru juga akan difokuskan di perbatasan Kalimantan. Titik yang menjadi prioritas antara lain Long Nawang dan Long Midang di Kalimantan Utara, serta satu titik di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia.
Pemerintah tidak hanya akan membangun pos lintas batas, tetapi juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan. Tito menegaskan, akses jalan menjadi kunci untuk memperkuat patroli keamanan dan distribusi logistik.
“Bagus kalau bisa dibangun jalan karena ini nanti untuk buat patroli, buat logistik, ekonomi itu akan bangkit,” kata Tito.
Menurutnya, pembangunan jalan akan menyasar perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, serta dengan Papua Nugini di Pegunungan Bintang, Keerom, dan Boven Digoel. “Dengan Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, sama Kalimantan Timur sedikit itu ada, dan kemudian dengan PNG itu terutama Pegunungan Bintang, di Keerom, Boven Digoel,” lanjutnya.
Pembangunan PLBN dan jalan perbatasan diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Selama ini, keterbatasan akses menjadi hambatan utama bagi warga di kawasan perbatasan Papua untuk mengembangkan usaha dan menjangkau layanan publik.
Dengan adanya PLBN baru, aktivitas perdagangan lintas batas resmi diharapkan meningkat. Pemerintah juga menargetkan penguatan keamanan di titik-titik rawan penyelundupan dan pelintasan ilegal.