Komnas HAM Papua Terima Aduan Masyarakat Adat Port Numbay, Tuntut Usut Tuntas Insiden Yahukimo

JAYAPURA — Kepala Kantor Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengapresiasi langkah pemuda adat Kota Jayapura dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang memilih jalur aksi damai dalam menyuarakan tuntutan kemanusiaan. Menurutnya, perjuangan keadilan dan penegakan HAM merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya aparat atau lembaga negara.

Aduan Akan Diteruskan ke Komnas HAM RI dan Pimpinan TNI-Polri

Frits menjelaskan, aduan yang telah diterima pihaknya akan diarahkan kepada Komnas HAM RI serta pimpinan TNI dan Polri. Langkah ini ditempuh agar penanganan kasus kekerasan di Papua berjalan menyeluruh dan melibatkan semua institusi terkait.

Ia menambahkan, aksi yang dilakukan pemuda adat Kota Jayapura menunjukkan bahwa kepentingan terhadap penegakan hak asasi manusia tumbuh dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini dinilai sebagai perkembangan positif dalam upaya menghormati kemanusiaan di Tanah Papua.

Tiga Tuntutan yang Disuarakan Massa Aksi

Dalam aksi damai tersebut, para demonstran menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari beberapa poin utama. Pertama, mendesak dihentikannya seluruh bentuk kekerasan di Tanah Papua. Kedua, meminta pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kesejahteraan serta kedamaian di seluruh wilayah Papua.

Selain itu, massa aksi juga meminta lembaga swadaya masyarakat dan lembaga independen bekerja secara profesional dalam mengungkap berbagai insiden kekerasan dan pembunuhan di Papua. Mereka mendesak Komnas HAM segera menyelesaikan persoalan kekerasan dan pembunuhan di Tanah Papua.

Desakan untuk Lembaga Keagamaan dan Dukungan ke Aparat Keamanan

Pernyataan sikap yang sama juga menyoroti peran lembaga keagamaan agar turut memperhatikan keselamatan umat di Tanah Papua. Massa aksi menyatakan dukungan kepada aparat keamanan dan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap misionaris dan warga sipil di Papua.

Aksi damai ini menjadi bagian dari rangkaian respons masyarakat adat terhadap berbagai insiden yang terjadi di wilayah Papua. Komnas HAM Papua berkomitmen menindaklanjuti aduan yang masuk sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Frits menegaskan bahwa perjuangan kemanusiaan, keadilan, dan penegakan HAM harus menjadi tanggung jawab kolektif. Ia berharap seluruh elemen masyarakat terus mendukung upaya penegakan hak asasi manusia di Tanah Papua.