JAYAPURA — Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, menyatakan perekrutan warga Papua Nugini ke Angkatan Pertahanan Australia (ADF) akan mulai berjalan pada akhir tahun 2027. Proyek ini menjadi langkah pertama yang ingin dieksekusi kedua negara di bawah payung Perjanjian Pukpuk.
Pernyataan itu disampaikan Marles usai menggelar pertemuan tatap muka pertamanya dengan Menteri Pertahanan PNG, Elias Kapavore, di Port Moresby, Minggu (16/8/2026). Kedua menteri sepakat bahwa proses rekrutmen harus sudah berjalan lancar pada waktu yang sama tahun depan.
“Kami membahas ini hari ini, dan kami berdua sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa, pada waktu yang sama tahun depan (2027), perekrutan dari PNG ke Angkatan Pertahanan Australia benar-benar berjalan lancar,” kata Marles dalam pernyataan yang dikutip dari laman tvwan.com.pg, Senin (17/8/2026).
Australia saat ini tengah menyiapkan program percontohan untuk menguji jalur rekrutmen lintas negara tersebut. Marles menyebut tahap awal akan dimulai dengan jumlah kecil, namun ia membayangkan ekspansi besar-besaran dalam sepuluh tahun ke depan.
“Membayangkan ribuan orang, ribuan warga Papua Nugini, direkrut ke dalam Angkatan Pertahanan Australia. Jadi kami sangat gembira mengambil langkah-langkah substantif pertama di jalur ini,” ujarnya.
Pemerintah Australia telah berkomitmen mendanai proyek ini dalam dua tahun ke depan. Forum tingkat menteri lanjutan akan digelar tahun ini untuk merinci langkah-langkah teknis rekrutmen lintas negara.
Pembicaraan tingkat menteri tersebut merupakan bagian dari Pasal 9 Perjanjian Pukpuk, yang mewajibkan dialog reguler antara kedua negara mengenai isu pertahanan dan operasi bersama. Selain rekrutmen, pertemuan di Port Moresby juga membahas sejumlah agenda strategis lain.
Marles menyebut penguatan infrastruktur pertahanan dan penerbangan PNG menjadi sorotan utama. Australia juga menegaskan kembali komitmennya membantu modernisasi militer PNG di bawah kerangka perjanjian tersebut.
“Kami juga mempertimbangkan berbagai isu lain – Infrastruktur – kami membahas penerbangan hari ini, dan di mana telah terjadi banyak kerja sama dalam mempertimbangkan berbagai pengaturan implementasi yang akan mempermudah pasukan pertahanan kita untuk beroperasi di negara masing-masing,” jelas Marles.
Untuk memastikan perjanjian berjalan sesuai rencana, kedua negara sepakat membentuk gugus tugas (task force) khusus. Gugus tugas ini bertanggung jawab mengawasi seluruh implementasi Perjanjian Pukpuk dan melaporkan hasilnya langsung kepada dua menteri pertahanan.
“Semua pekerjaan itu berjalan di bawah kepemimpinan gugus tugas, yang berada di bawah tanggung jawab kami berdua. Kita melihat pasukan pertahanan kita semakin erat bekerja sama dalam mengatasi masalah ini,” kata Marles.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Australia saat ini tengah menjalankan program Latihan Puk Puk di Lae. Program tersebut melibatkan lebih dari 20 personel Angkatan Pertahanan PNG dalam pelatihan bersama.
Menteri Pertahanan PNG, Elias Kapavore, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Australia yang berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas militer negaranya. Perjanjian Pukpuk sendiri merupakan kerangka pertahanan komprehensif yang ditandatangani kedua negara untuk merespons dinamika keamanan di kawasan Pasifik.