JAYAPURA — Dialog publik bertajuk "Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan dan Tantangan Perdamaian di Tanah Papua" digelar Majelis Muslim Papua di Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (17/9/2026). Forum ini menghadirkan tokoh gereja dan sejarawan untuk membahas akar persoalan konflik di wilayah tersebut.
Pastor Yance Douw dari Keuskupan Jayapura menyatakan gereja memiliki tanggung jawab membekali umat agar gerakan perdamaian dan kemanusiaan berjalan berkelanjutan. Menurutnya, generasi muda perlu disiapkan untuk meneruskan perjuangan perdamaian, kemanusiaan, perlindungan lingkungan hidup, serta toleransi antarumat beragama.
"Yang perlu adalah pembekalan kepada umat untuk memahami, memberdayakan, memotivasi, dan membekali gerakan perjuangan perdamaian itu bisa jalan dengan baik," kata Pastor Douw.
Pastor Douw menyebut masyarakat yang menjadi korban kekerasan sebagai bagian dari perhatian gereja, baik orang asli Papua maupun non-Papua yang hidup di Tanah Papua. Luka yang dialami korban kekerasan, katanya, juga menjadi luka gereja dan para pemimpinnya.
Gereja merespons persoalan kekerasan melalui sejumlah langkah. Selain mendoakan korban, gereja berupaya memperoleh informasi secara benar dan akurat sebelum menentukan tindakan lanjutan. Setelah informasi terkumpul, gereja dapat melakukan pendampingan, bekerja sama dengan lembaga lain untuk advokasi, maupun melakukan pemantauan sesuai persoalan yang terjadi.
Keberlanjutan gerakan perdamaian, lanjutnya, membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah. Pastor Douw berharap pemerintah memberikan respons positif untuk menopang kerja gereja dan lembaga keagamaan dalam menjalankan kegiatan kemanusiaan.
Menurut Pastor Douw, perdamaian membutuhkan jaringan komunikasi dan dialog, baik di dalam komunitas agama maupun antaragama. Pemimpin agama dapat membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk membuka ruang dialog.
Pertemuan antara pemimpin agama, pemerintah, aparat keamanan, serta kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik dinilai penting untuk menciptakan ruang penyelesaian secara damai. Dialog perlu diarahkan pada penghormatan terhadap martabat manusia dan disertai solidaritas.
"Dengan solidaritas memperjuangkan keadilan dan kebenaran, maka perdamaian akan terjadi karena dalam proses itu terjadi penghargaan terhadap martabat manusia," ujarnya.
Sejarawan Dr. Bernarda Meteray menilai pemahaman terhadap sejarah Papua perlu menjadi bagian penting dalam upaya menyelesaikan konflik di Tanah Papua. Sejarah Papua selama ini sering menjadi hal yang sensitif untuk dibicarakan, sementara perbedaan pandangan mengenai sejarah integrasi Papua perlu dibahas secara terbuka agar akar persoalan konflik dapat dipahami.
"Kalau kita memahami konflik, kita harus mulai dari sejarah," kata Meteray.
Meteray menyoroti pembangunan fisik yang dinilai belum cukup menjawab persoalan mendasar masyarakat Papua. Konflik masih berlangsung meskipun berbagai program pembangunan telah dilakukan.
"Pembangunan memang dibutuhkan semua orang di Papua. Tapi pembangunan itu belum menjawab persoalan karena konflik jalan terus," ujarnya.
Meteray menyatakan pemerintah perlu menerima kritik masyarakat asli Papua sebagai bagian dari proses membangun daerah. Kritik tidak seharusnya selalu dipandang sebagai ancaman, melainkan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan pembangunan.
Pemahaman terhadap masyarakat Papua pun harus dilakukan sebelum kebijakan dibuat, bukan sebaliknya. Proses tersebut membutuhkan waktu karena masyarakat Papua memiliki karakteristik, pengalaman sejarah, serta konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda.
Meteray juga menyoroti pentingnya memberikan pemahaman sejarah Papua kepada generasi muda. Selama ini generasi muda memperoleh cerita mengenai sejarah Papua dari keluarga dan lingkungan masing-masing. Perbedaan informasi antara cerita keluarga dengan sumber lain dapat memengaruhi cara mereka memahami konflik.
"Negara belum membuat buku baku yang baik, yang bisa dipahami oleh generasi-generasi tentang sejarah perjalanan panjang ini," katanya.
Meteray menegaskan pembangunan perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Semua unsur masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai di Tanah Papua.