MIMIKA — Pemerintah Kelurahan Perintis mendorong pemutakhiran data penerima bantuan pangan dari Perum Bulog agar penyaluran beras dan minyak goreng tepat sasaran. Persoalan mencuat setelah daftar penerima tahap kedua berbeda dari tahap pertama, baik dari jumlah maupun komposisi warga.
Pada tahap pertama, ada 466 warga yang menerima bantuan. Masing-masing mendapat 20 kilogram beras atau dua karung berukuran 10 kilogram serta empat liter minyak goreng.
Tahap kedua menyusut menjadi 432 kepala keluarga. Setiap penerima mendapatkan 30 kilogram beras atau tiga karung, tanpa minyak goreng. Selisihnya 34 penerima dibanding tahap sebelumnya.
Lurah Perintis Filo Fitria Waibu mengatakan, akar masalahnya ada pada data penerima yang belum sepenuhnya sesuai kondisi lapangan. Kelurahan hanya bertugas mengusulkan calon penerima dan membantu penyaluran, sedangkan penetapan daftar dilakukan instansi terkait.
“Kami di kelurahan tidak dilibatkan secara langsung dalam proses verifikasi data. Ketika bantuan dibagikan dan ada warga yang tidak menerima, masyarakat datang mempertanyakan kepada kami, padahal data tersebut bukan kami yang menetapkan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/10/2026).
Sejumlah temuan muncul dari pengaduan warga. Ada penerima yang sudah tidak berdomisili di Kelurahan Perintis, warga dari wilayah lain yang tercatat sebagai penerima di Perintis, hingga nama warga yang telah meninggal bertahun-tahun lalu tetapi masih tercantum dalam daftar.
Filo menilai sebagian penerima perlu menjalani verifikasi ulang berdasarkan kondisi ekonomi dan pekerjaan. Persoalan itu memunculkan pertanyaan soal ketepatan sasaran, terutama ketika masih ada warga membutuhkan bantuan tetapi belum terakomodasi.
Kelurahan Perintis memiliki sekitar 11.600 warga. Jumlah penduduk itu tidak otomatis menjadi jumlah penerima bantuan karena program harus memprioritaskan keluarga yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan.
Perubahan jumlah penerima dari tahap pertama ke tahap kedua juga disorot. Filo menilai perubahan tersebut perlu disertai penjelasan melalui mekanisme verifikasi yang transparan agar pemerintah kelurahan dapat memberi informasi tepat kepada masyarakat.
“Kami berharap semua pihak bisa duduk bersama, mulai dari distrik, kelurahan, RT, hingga Dinas Sosial, untuk melakukan verifikasi data secara menyeluruh. Dengan begitu, bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Pihak kelurahan berencana menyusun dan mengusulkan kembali data warga yang dinilai layak menerima bantuan kepada Dinas Sosial. Pemerintah distrik, kelurahan, dan ketua RT diharapkan terlibat karena mereka lebih mengetahui kondisi serta domisili warga di wilayah masing-masing.
Filo menambahkan, Bulog pada dasarnya berperan sebagai penyalur bantuan. Pembenahan data perlu menjadi perhatian instansi yang berwenang menetapkan daftar penerima dengan melibatkan pemerintah di tingkat bawah.
Melalui evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala, Filo berharap persoalan penerima yang sudah tidak sesuai tidak terus berulang. Bantuan pangan pemerintah dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai ketentuan program.