PAPUA — Akademisi Universitas Padjadjaran mendesak Meta membuka proses moderasi konten kebakaran hutan dan lahan yang diduga dibatasi di platformnya. Desakan muncul setelah beredar tangkapan layar Meta AI yang menyebut Komdigi meminta pembatasan informasi karhutla, klaim yang telah dibantah pemerintah. Meta dinilai harus menjelaskan dasar keputusan sistemnya, bukan menyerahkan tanggung jawab pada jawaban mesin AI.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai Meta tidak bisa melepaskan tanggung jawab ketika produk kecerdasan artifisial miliknya menghasilkan informasi yang belum terverifikasi. Pernyataan itu merespons beredarnya tangkapan layar percakapan Meta AI yang menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital meminta pembatasan konten karhutla.
Komdigi sebelumnya membantah adanya permintaan pemerintah untuk menghapus atau membatasi penyebaran informasi mengenai karhutla. Menkomdigi Meutya Hafid sempat menyoroti platform digital terkait konten karhutla yang jangkauannya menurun.
Menurut Kunto, informasi yang dihasilkan AI tidak bisa langsung dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan, apalagi dijadikan satu-satunya dasar untuk menuduh institusi tertentu membatasi arus informasi.
"Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru. Kalau sebuah mesin menyebut ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?" ujar Kunto dalam pernyataan tertulis yang diterima detikINET, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan fenomena AI hallucination memungkinkan sistem kecerdasan artifisial menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan meskipun tidak didukung fakta. Risiko ini membesar ketika pengguna menganggap jawaban AI sebagai informasi resmi dari perusahaan yang mengembangkannya.
"Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik dan menimbulkan tuduhan serius. Meta harus bertanggung jawab terhadap produk teknologinya, sementara masyarakat perlu memeriksa informasi melalui sumber yang dapat diverifikasi dan menjalankan kaidah jurnalistik," katanya.
Kunto menyoroti rekam jejak kesalahan sistem moderasi Meta yang berdampak pada kebebasan berekspresi. Ia menilai pengalaman di Amerika Serikat menjadi pengingat bahwa keputusan sistem platform digital tidak selalu akurat.
Sebelumnya Meta mengakui kesalahan penangguhan akun Instagram No Kings Coalition, kelompok yang berkaitan dengan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Donald Trump. Wakil Presiden Meta, Andy Stone, menyampaikan permintaan maaf dan mengakui akun itu seharusnya tidak ditangguhkan, meski proses pemulihan akses membutuhkan waktu lama.
"Di Amerika Serikat, Meta sendiri sudah mengakui bahwa sistemnya bisa salah sampai menyebabkan akun yang seharusnya tidak diblokir justru kehilangan akses. Artinya, kita tidak bisa begitu saja menganggap seluruh keputusan moderasi Meta selalu benar. Perusahaan harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan sistemnya," tutur Kunto.
Meski penyebab kasus di Amerika Serikat belum tentu sama dengan dugaan penghapusan konten karhutla di Indonesia, Kunto menilai kejadian tersebut memperkuat pentingnya transparansi dalam proses moderasi konten.
Persoalan lain yang disoroti adalah kemampuan sistem moderasi otomatis Meta memahami konteks visual yang diunggah pengguna. Kunto mempertanyakan kemungkinan dokumentasi karhutla yang menampilkan api, asap, warga, atau petugas di lapangan keliru dikategorikan sebagai konten kekerasan, kerusuhan, atau pelanggaran pedoman komunitas.
"Apakah gambar api dan asap dalam peristiwa karhutla bisa keliru dibaca oleh mesin sebagai konten kerusuhan atau riot? Apakah ada kesalahan klasifikasi seperti yang pernah terjadi dalam moderasi akun di Amerika Serikat? Kita belum tahu. Justru Meta yang harus menjelaskan bagaimana sistemnya bekerja dan mengapa konten tersebut dibatasi," katanya.
Dokumentasi karhutla, menurut Kunto, memiliki kepentingan publik yang besar. Informasi soal lokasi kebakaran, penyebaran asap, dan dampaknya terhadap masyarakat dibutuhkan untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus membantu penanganan bencana.
Jika terdapat konten karhutla yang dihapus atau dibatasi, Meta perlu menjelaskan dasar keputusan tersebut. Penjelasan itu mencakup apakah pembatasan dilakukan sistem moderasi otomatis, peninjauan manusia, penerapan pedoman komunitas, atau permintaan hukum dari pihak tertentu.
"Kalau memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki," ujar Kunto.
Desakan ini menempatkan Meta pada posisi yang sama dengan platform digital lain yang beroperasi di Indonesia, yang sejak UU Pelindungan Data Pribadi dan regulasi konten Komdigi dituntut lebih terbuka soal cara sistem moderasi bekerja. Bagi pengguna, kejelasan proses itu menentukan apakah dokumentasi bencana di lapangan tetap bisa diakses publik atau justru hilang tanpa penjelasan.