JAYAPURA - Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengambil langkah strategis untuk mengakselerasi potensi kelautan di Bumi Cenderawasih dengan mendorong Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, menjadi pusat perikanan terpadu. Rencana besar ini disampaikan langsung oleh Gubernur dalam pertemuan tatap muka bersama para ondoafi (kepala suku) dan warga di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4/2026).
Dalam kunjungan yang turut didampingi oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda tersebut, Gubernur Fakhiri menekankan bahwa pembangunan sektor perikanan di wilayah ini tidak akan meminggirkan hak-hak masyarakat lokal. Sebaliknya, pemerintah memosisikan masyarakat adat sebagai mitra strategis yang memiliki peran sentral dalam mengawal setiap tahapan pembangunan yang direncanakan.
Komitmen Perlindungan Hak Atas Tanah Adat
Salah satu poin krusial yang ditegaskan Gubernur Fakhiri dalam pertemuan tersebut adalah kepastian status kepemilikan tanah. Ia menjamin bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih atau membeli tanah milik masyarakat adat untuk kepentingan pembangunan fasilitas perikanan tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan warga tidak kehilangan aset sejarah dan warisan leluhur mereka.
"Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat," ujar Fakhiri di hadapan para tokoh adat. Ia menjelaskan bahwa intervensi pemerintah hanya sebatas membuka akses pembangunan dan menyediakan program, sementara manfaat ekonomi dan kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat setempat.
Gubernur juga memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap terbuka yang ditunjukkan oleh para ondoafi di Depapre. Menurutnya, kesediaan masyarakat adat untuk menerima pembangunan tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi merupakan modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. "Kami bersyukur punya masyarakat dan ondoafi yang berpikiran terbuka untuk menerima pembangunan," tambahnya.
Pembangunan Infrastruktur dan Pabrik Pengalengan
Sebagai bagian dari penetapan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan rangkaian program pembangunan infrastruktur yang komprehensif. Fokus utama pembangunan meliputi fasilitas penunjang di pesisir hingga hilirisasi produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan.
Gubernur mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun dermaga kampung, jembatan menuju laut, serta melakukan pengembangan kawasan kampung nelayan yang lebih modern. Tidak hanya itu, rencana besar lainnya adalah pembangunan pabrik pengalengan ikan di wilayah tersebut untuk memastikan hasil laut Papua dapat diolah secara mandiri sebelum didistribusikan ke luar daerah.
"Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan," tegas Fakhiri. Keberadaan pabrik ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan ekosistem industri perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Jayapura.
Pemberdayaan Nelayan dan Kemandirian Ekonomi
Selain fokus pada pembangunan fisik, Pemerintah Provinsi Papua juga berkomitmen memberikan dukungan langsung kepada kelompok nelayan. Dukungan tersebut berupa bantuan kapal tangkap dan pendampingan teknis untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil produksi nelayan di Distrik Depapre.
Fakhiri mendorong generasi muda di Depapre untuk melirik potensi laut sebagai sumber penghidupan utama daripada hanya bergantung pada sektor formal. "Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, manfaatkan potensi perikanan. Pemerintah akan bantu membeli hasil tangkapan nelayan," kata Gubernur, menekankan pentingnya kemandirian ekonomi berbasis potensi daerah.
Menutup pertemuan tersebut, Gubernur berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga dan mengawal keberlangsungan proyek ini. Ia berkomitmen untuk terus turun ke lapangan guna berdialog secara langsung dengan warga demi memastikan setiap kebijakan pemerintah tepat sasaran. "Saya tidak akan capek bertemu masyarakat demi kebaikan bersama," pungkasnya.
