PAPUA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meresmikan B50 di Jakarta, menandai peningkatan campuran biodiesel dari 35 persen (B35) menjadi 50 persen. Keputusan ini merupakan langkah lanjutan dari program mandatori biodiesel yang sudah berjalan sejak 2023. Pemerintah menargetkan B50 bisa menekan impor solar hingga 10 juta kiloliter per tahun.
Bagaimana Mekanisme dan Dampaknya bagi Industri
B50 mencampurkan 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) dari minyak sawit dengan 50 persen solar. Artinya, permintaan crude palm oil (CPO) untuk energi akan melonjak signifikan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel bisa naik menjadi 18 juta ton per tahun dari sebelumnya 12 juta ton.
Bagi industri manufaktur dan transportasi, perubahan komposisi ini memerlukan adaptasi mesin. "Kami sudah melakukan uji coba pada 50 unit kendaraan berat dan hasilnya tidak ada penurunan performa mesin," ujar Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Edi Wibowo, dalam konferensi pers.
Dampak ke Neraca Dagang dan Harga CPO
Langkah ini menjadi angin segar bagi produsen sawit nasional. Dengan tambahan serapan domestik, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani berpotensi stabil di tengah fluktuasi harga ekspor. Analis dari Mandiri Sekuritas mencatat, kebijakan B50 bisa menambah permintaan CPO hingga 4,5 juta ton per tahun, menopang harga di level Rp 12.000-Rp 13.000 per kilogram.
Dari sisi neraca perdagangan, pengurangan impor solar akan memperbaiki defisit migas yang selama ini menjadi beban. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor migas pada 2025 mencapai USD 18 miliar, di mana solar menyumbang sekitar 30 persen.
Apa Arti B50 bagi Konsumen dan Pelaku Bisnis
Bagi masyarakat umum, dampak langsung belum terasa dalam waktu dekat. Harga B50 di SPBU masih mengacu pada harga solar subsidi yang ditetapkan pemerintah. Namun, untuk sektor industri non-subsidi, potensi kenaikan biaya operasional perlu diantisipasi karena harga FAME lebih mahal 5-10 persen dibanding solar murni.
Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (APM) meminta pemerintah memberikan insentif fiskal untuk menutup selisih harga. "Tanpa subsidi silang atau insentif, beban industri pengguna solar non-subsidi bisa naik hingga 15 persen," kata Ketua APM, John Doe, dalam keterangan tertulis.
Pemerintah berjanji akan mengkaji skema insentif dalam 3 bulan ke depan. Sementara itu, uji coba B50 di sektor perkapalan dan pertanian masih berlangsung untuk memastikan keandalan teknis di lapangan.
