JAYAPURA — Menteri Hukum dan HAM BEM USTJ, Andi You, menegaskan bahwa militerisme yang meluas di Tanah Papua telah mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, persoalan keamanan dan kebebasan berekspresi masih menjadi momok bagi warga yang bermukim di daerah rawan konflik.
"Dibilang aman bagi masyarakat yang ditinggal di kota-kota. Tetapi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah konflik dan banyak militerisme masih terus tinggal dalam ketakutan hingga saat ini," kata Andi You di Jayapura.
Dampak yang Masih Terasa Sejak 1961
Andi menjelaskan, dampak militerisme sudah dirasakan masyarakat Papua sejak puluhan tahun lalu dan bekasnya masih membekas hingga sekarang. Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Yahukimo, Intan Jaya, Lani Jaya, Maybrat, dan Keerom menjadi daerah yang paling terdampak.
"Kalau terkait dengan militerisme, dampak-dampak yang terjadi terhadap kita itu sangat terasa. Dari sejak tahun 1961 hingga saat ini, sumber daya alam terus dibagi-bagikan dan kesepakatan-kesepakatan dibuat tanpa mempertimbangkan kehidupan orang asli Papua," ujarnya.
Investasi Sering Disertai Pendekatan Keamanan
Ia mengungkapkan, masuknya investasi ke wilayah yang kaya sumber daya alam kerap diiringi dengan pengawasan ketat aparat bersenjata. Kondisi ini dinilainya membuat warga merasa tertekan dan akhirnya menerima keputusan yang sebenarnya tidak mereka inginkan.
"Para investor masuk melalui investasi dan perjanjian-perjanjian, kemudian disertai dengan militerisme untuk mengontrol wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam," jelas Andi.
Tekanan Modern Lewat Tawaran Ekonomi
Menurutnya, bentuk tekanan terhadap masyarakat adat kini semakin halus, tidak lagi melalui kekerasan fisik tetapi lewat tawaran ekonomi dan investasi. Masyarakat adat menjadi pihak yang paling rentan ketika wilayahnya dijadikan sasaran proyek pertambangan maupun perkebunan.
Andi menambahkan, tanah dan wilayah adat kerap dirampas demi kepentingan pembangunan. Hal ini menjadi bukti bahwa sejarah kekerasan militer di masa lalu masih memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Papua saat ini.
Mahasiswa Didorong Jadi Pengawas Kebijakan
Melalui Panggung Demokrasi ini, BEM USTJ berupaya membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan informasi dan keresahan dari daerah masing-masing. Andi mengajak mahasiswa tidak tinggal diam dan berperan aktif mengawasi kebijakan negara maupun pemerintah daerah.
"Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya tekanan terhadap masyarakat adat ketika wilayah mereka menjadi sasaran kepentingan pembangunan atau investasi. Mahasiswa adalah perpanjangan suara orang tua yang tidak bisa berbicara hari ini," tandasnya.
