Nagekeo — Menyusul gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan tim untuk memeriksa keamanan bangunan layanan publik. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pendataan dan evaluasi bangunan-bangunan yang terdampak.
Arahan ini diberikan agar bangunan yang masih berfungsi aman untuk digunakan sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Pemeriksaan difokuskan pada bangunan pelayanan dasar seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah personel di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang sudah berada di lapangan, sehingga total menjadi 14 personel.
Pemeriksaan diawali dari Labuan Bajo, termasuk Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan yang terdampak gempa.
Hasil pemeriksaan bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai keamanan fasilitas yang dibutuhkan selama masa tanggap darurat. Data ini juga menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan atau perbaikan selanjutnya.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Selain pemeriksaan bangunan, sejak dua hari terakhir Kementerian PU juga mengecek sarana dan prasarana air minum di Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, dan tampungan air yang tersedia di masyarakat.
BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dalam pendataan. Tim tidak hanya menginventarisasi, tetapi juga langsung menangani sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan dilakukan di Kabupaten Ende, yaitu perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan agar layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Tim tersebut akan mengecek sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak, karena menjadi kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat maupun pengungsi. Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA); dua unit sudah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo.
Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU), dengan delapan unit tersedia untuk penanganan saat ini dan delapan unit lainnya pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Di Kupang, masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Saat ini, Kementerian PU tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi secara cepat, termasuk apabila diperlukan mobilisasi prasarana dari luar NTT seperti dari depo di Surabaya. Sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM jika jaringan tersedia dan berfungsi; jika tidak, alternatif seperti mobil tangki, hidran umum, dan tampungan air disiapkan.
Pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah agar masyarakat terdampak tetap mendapat akses layanan dasar selama masa tanggap darurat.
