WAROPEN — Kunjungan anggota MRP ke Pulau Nau menghasilkan enam poin aspirasi yang didominasi persoalan mendasar layanan publik. Dalam agenda bertema "Selamatkan Manusia dan Tanah Papua" itu, warga secara terbuka meminta pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis dibandingkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami tidak membutuhkan MBG, tetapi yang kami butuhkan adalah sekolah gratis," demikian aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam pertemuan tersebut.
Tiga Tuntutan di Sektor Pendidikan
Persoalan pendidikan menjadi sorotan utama warga. Setidaknya ada tiga tuntutan yang diajukan, dimulai dari permintaan agar akses sekolah gratis menjadi prioritas utama pemerintah.
Kekurangan tenaga pengajar juga menjadi keluhan. Saat ini hanya ada tiga guru berstatus ASN dan dua guru PPPK yang melayani sekolah dasar di pulau tersebut. Warga meminta penambahan guru untuk setiap mata pelajaran karena keterbatasan ini dinilai mengganggu proses belajar mengajar.
Selain itu, warga mendesak Dinas Pendidikan meningkatkan pengawasan terhadap asrama-asrama pelajar di kota studi. Monitoring berkala dinilai penting agar kondisi dan kebutuhan pelajar asal daerah mendapat perhatian pemerintah.
Kesehatan: Tambah Tenaga Medis dan Bebaskan Biaya Rujukan
Di sektor kesehatan, warga menyoroti minimnya jumlah tenaga medis di Puskesmas Pembantu (Pustu). Hanya dua tenaga medis yang tersedia untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan yang aksesnya terbatas ini.
Mereka juga meminta pemerintah tidak membebankan biaya rujukan pasien kepada keluarga. Warga berharap pembiayaan untuk pelayanan kesehatan lanjutan ditanggung negara sehingga masyarakat tidak semakin terbebani saat membutuhkan pengobatan.
Ekonomi: Pemerataan Bantuan Mesin Parut Kelapa
Pada bidang ekonomi, masyarakat menyoroti pembagian bantuan mesin parut kelapa yang dinilai belum merata. Pemerataan bantuan menjadi harapan utama agar hasilnya dapat dirasakan seluruh warga Pulau Nau.
Seluruh aspirasi ini akan dibawa ke Jayapura dan dibahas bersama Panitia Musyawarah (Panmus) serta tenaga ahli MRP. "Aspirasi masyarakat akan saya bawa ke Jayapura untuk dibahas melalui mekanisme lembaga," ujar Klansina Irene Duwiri.
Ia menegaskan pembahasan itu penting untuk menentukan pembagian kewenangan penanganan, apakah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat. "Sebagai orang asli Papua yang mewakili masyarakat di MRP, saya akan memperjuangkan semua usulan masyarakat, secara khusus yang dirasakan secara langsung di daerah," tegasnya. Hasil penjaringan yang menjadi porsi pemerintah daerah akan disampaikan agar segera ditindaklanjuti.
