JAKARTA — Tiga transformasi layanan yang diluncurkan pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 itu mencakup Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Dermawan, menegaskan seluruh unit kerja harus berkontribusi sesuai perannya masing-masing agar program berjalan lancar.
"Dengan memberikan layanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka persepsi akan layanan pertanahan dan instansi bisa terus membaik," ujarnya usai memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di Jakarta, Selasa (01/09/2026).Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Terintegrasi Jadi Prioritas
Transformasi pertama, Pengukuran Terjadwal, dirancang untuk memangkas waktu pengukuran tanah yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat. Sementara itu, Peralihan Hak Terintegrasi menyederhanakan proses balik nama sertifikat yang sebelumnya harus melewati beberapa meja layanan.
Untuk Organisasi Berbasis Wilayah, Kementerian ATR/BPN menata ulang struktur kerja agar lebih dekat dengan persoalan pertanahan di lapangan. Dalu Agung memastikan ketiga program ini saling terhubung dan membutuhkan koordinasi antarbiro di lingkungan Sekretariat Jenderal.
Garda Depan Kebijakan Sampai ke Lapangan
Dalu Agung mengingatkan bahwa Sekretariat Jenderal berperan sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar. "Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar," imbuhnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran yang hadir secara luring maupun daring memiliki pemahaman yang sama terhadap rancangan transformasi ini. "Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa," tegasnya.
Rapat Evaluasi Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Program
Rapat evaluasi ini digelar untuk memastikan kinerja Sekretariat Jenderal berjalan sesuai target rencana kerja, khususnya dalam konteks tiga transformasi layanan tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Melalui evaluasi berkala, Kementerian ATR/BPN berharap tingkat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan terus meningkat sejalan dengan pembenahan internal yang tengah dilakukan. Keberhasilan transformasi ini disebut menjadi penentu utama persepsi masyarakat terhadap kinerja instansi. (GE/RZ)
