PAPUA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria memperingatkan risiko penggunaan kecerdasan buatan berlebihan oleh anak, mulai dari kecanduan digital hingga hilangnya kemampuan berpikir kritis. Peringatan itu disampaikan menyusul proyeksi sekitar 70 juta anak Indonesia yang akan tumbuh di tengah ekosistem digital yang semakin kompleks. Pemerintah menjadikan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak sebagai landasan perlindungannya.
Nezar Patria menilai pendampingan orang tua kini jadi kunci utama. Tanpa pengawasan, anak berisiko kehilangan kemandirian dan daya nalar kritisnya karena terlalu bergantung pada teknologi AI.
Empat Risiko yang Disorot Wamenkomdigi
Dalam keterangan resminya, Jumat (16/10), Nezar merinci sejumlah ancaman yang mengintai anak di ruang digital. Risiko pertama adalah kontak dengan orang asing yang tidak dikenal.
Berikutnya paparan konten yang tidak sesuai usia, ancaman terhadap data pribadi, hingga kecanduan digital. Nezar menempatkan ketergantungan pada AI sebagai risiko paling serius bagi generasi mendatang.
Ketergantungan AI Dinilai Paling Berbahaya
Nezar menyoroti bahaya anak yang terlalu mengandalkan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, AI bisa mengikis kepribadian dan kemampuan berpikir kritis bila digunakan tanpa batas.
"Jangan sampai anak kita menjadi tergantung dengan artificial intelligence sehingga mereka kehilangan kepribadiannya sendiri, mereka kehilangan kemampuan berpikir kritis. Ini yang saya kira paling berisiko buat generasi kita ke depan," ujar Nezar.
Karena itu, ia mendorong pengasuhan digital dilakukan lewat komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Pendampingan aktif serta pemahaman terhadap fitur keamanan yang tersedia di platform digital disebut sama pentingnya.
70 Juta Anak di Tengah Ekosistem Digital Kompleks
Nezar memperkirakan sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh di lingkungan digital yang kian rumit, termasuk dengan kehadiran AI. Angka itu menjadikan perlindungan anak sebagai persoalan lintas sektor.
Pemerintah, platform digital, dan orang tua diminta berkolaborasi memastikan anak memanfaatkan teknologi secara aman dan sehat. Tanpa kerja sama ketiga pihak, ruang digital berisiko menjadi celah baru bagi tumbuh kembang anak.
PP TUNAS Jadi Landasan Hukum
Nezar menegaskan pemerintah sudah menyiapkan payung regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Aturan ini menjadi dasar membangun ekosistem digital yang ramah anak.
"Kita punya tanggung jawab yang cukup besar bagaimana menjamin ruang yang aman dan sehat buat anak-anak kita. Itu sebabnya pemerintah membuat PP Tunas dalam rangka membangun ruang aman dan sehat bagi anak di dalam ekosistem digital. Melindungi anak kita adalah melindungi peradaban," tutup Nezar.
Bagi pelaku bisnis digital dan pengembang aplikasi, PP TUNAS membawa konsekuensi langsung pada desain produk. Platform yang menyasar pengguna anak perlu menyesuaikan fitur keamanan, kontrol orang tua, dan tata kelola data pribadi agar selaras dengan aturan tersebut.
Bagi orang tua, imbauan Nezar menegaskan satu hal: kehadiran AI di gawai anak tidak bisa dilepas tanpa pengawasan. Pendampingan aktif dan pemahaman fitur keamanan menjadi lapisan pertahanan pertama sebelum regulasi bekerja.
