JAYAPURA — Laporan sembilan bulan ULMWP menyoroti pola penangkapan massal dalam aksi damai sebagai penyumbang korban terbesar. Dari 1.115 korban yang tercatat, 223 di antaranya dikategorikan sebagai korban pembungkaman ekspresi dan 223 korban kebebasan berkumpul. ULMWP merilis laporan itu melalui siaran pers pada Rabu (4/11/2026).
Puncak Korban Terjadi Saat Isu Papua Bergema di PBB
Kuartal III menjadi periode paling padat dengan 828 korban, atau 74 persen dari total sembilan bulan. ULMWP mengaitkan lonjakan itu dengan momen ketika para pemimpin Pasifik menyuarakan isu West Papua di forum internasional.
Pada Sidang Umum PBB ke-81, Perdana Menteri Solomon Islands, Presiden Marshall Islands, dan Wakil Tetap Vanuatu di PBB mengangkat konflik di West Papua. ULMWP menyebut pola yang berulang adalah penangkapan massal terhadap aksi damai.
Rasio Aparat TNI-Polri 6-7 Kali Lipat Rata-Rata Nasional
ULMWP mencatat keberadaan 83.177 personel organik TNI-Polri di West Papua. Angka itu setara rasio satu aparat per 103 penduduk, atau 9,7 per 1.000 jiwa.
Rasio tersebut disebut 6-7 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional. ULMWP membandingkannya dengan Papua Nugini yang mencatat 1 aparat per 2.800 penduduk.
"Bandingkan dengan PNG, negara tetangga, 1 per 2.800. Rasio 58 aparat vs 1 orang bersenjata yang diklaim," tulis ULMWP dalam siaran persnya.
Rekonsiliasi Octovianus Mote dan Benny Wenda di Port Vila
Laporan itu juga memuat perkembangan politik di tubuh gerakan. Octovianus Mote dan Benny Wenda sepakat bersatu kembali dalam pertemuan di Port Vila, 22 Agustus 2026.
Pertemuan puncak persatuan dijadwalkan berlangsung 23-27 November 2026 di Vanuatu. Konsolidasi ini menjadi bagian dari rangkaian laporan yang disampaikan ULMWP.
Tekanan MSG dan PIF: Akses OHCHR Diminta Sebelum 31 Desember 2026
Para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) yang beranggotakan 16 negara bersidang di Palau pada 30 Agustus-3 September 2026. Forum itu mendesak Indonesia membuka akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB sebelum 31 Desember 2026.
Jika tenggat itu terlewati, status Indonesia di MSG akan ditinjau. Tekanan diplomatik dari negara-negara Pasifik menjadi salah satu konteks yang melatari laporan ULMWP.
Tuntutan ULMWP ke Pemerintah Indonesia
ULMWP menuntut Pemerintah Indonesia membuka akses bagi masa depan bangsa Papua, dengan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi. Mereka juga mendesak Presiden Prabowo menghentikan operasi militer, melindungi warga sipil, dan menangani pengungsi.
Selain akses OHCHR, ULMWP meminta misi pencari fakta pemimpin PIF-MSG berkunjung ke West Papua. Mereka mendorong ruang perundingan damai inklusif antara Indonesia dan ULMWP dengan mediasi PBB.
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Indonesia maupun Polda Papua terkait klaim angka dan tuntutan yang disampaikan ULMWP.
