JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan Rp 1,17 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Papua pada tahun anggaran 2026. Dana tersebut dikelola oleh tiga direktorat jenderal, yakni Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air (SDA).
Direktorat Jenderal Bina Marga mendapatkan jatah Rp 337,83 miliar yang difokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan. Hingga 18 Mei 2026, serapan anggaran mencapai Rp 56,03 miliar atau 16,58 persen, sementara progres fisik tercatat 20,56 persen.
Salah satu proyek utama adalah rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor di Provinsi Papua Selatan. Pekerjaan mencakup Segmen 3 sepanjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer. Kedua ruas ini dinilai strategis karena menghubungkan kawasan pemerintahan dan sentra ekonomi baru di wilayah selatan Papua.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan jalan dan jembatan berperan penting dalam mempercepat konektivitas antarkawasan. “Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Di Papua Tengah, Kementerian PU mengerjakan pembangunan Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 kilometer dengan progres fisik 29,48 persen. Selain itu, proyek Jalan Waroki–Kali Bumi yang menghubungkan bandara baru sepanjang 4,13 kilometer juga tengah berjalan. Kehadiran kedua ruas ini diharapkan meningkatkan aksesibilitas menuju infrastruktur transportasi udara dan memperkuat keterhubungan antarwilayah.
Untuk meningkatkan kapasitas jaringan eksisting, dilakukan pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 kilometer. Progres pengerjaan ruas yang menjadi koridor utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang di kawasan Nabire itu mencapai 39,64 persen.
Di lokasi yang sama, Kementerian PU juga membangun Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter. Jembatan ini dirancang untuk meningkatkan keandalan jaringan transportasi sekaligus menjamin kelancaran konektivitas antarwilayah yang selama ini terkendala kondisi geografis.