PAPUA — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan bahwa data akurat di lapangan menjadi kunci pertama. Ia meminta KAI dan regulator tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi, melainkan melakukan inventarisasi satu per satu terhadap seluruh perlintasan sebidang.
"Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap perlintasan sebidang kereta api. Kementerian Perhubungan bersama PT KAI harus melakukan inventarisasi seluruh titik perlintasan agar diketahui kondisi, tingkat risiko, serta solusi yang tepat untuk setiap lokasi," kata Danang dalam keterangan resmi yang diterima di Bogor, Sabtu.
Data inventarisasi itu nantinya akan menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan jangka panjang. Bukan hanya sekadar perbaikan temporer, tetapi juga penentuan prioritas pembangunan infrastruktur permanen.
Bagi perlintasan dengan volume kendaraan tinggi dan risiko kecelakaan besar, Danang mendorong pemerintah untuk tidak ragu membangun fly over atau underpass. Langkah ini dinilai paling efektif untuk menghilangkan konflik langsung antara kereta dan kendaraan bermotor.
Di sisi lain, untuk perlintasan yang masih mempertahankan sistem sebidang, perhatian khusus harus diberikan pada detail teknis. Danang menyoroti kondisi elevasi rel terhadap permukaan jalan yang kerap menjadi jebakan bagi pengendara motor.
"Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi elevasi rel kereta terhadap permukaan jalan. Jangan sampai perbedaan ketinggian yang terlalu besar justru membahayakan pengguna jalan, khususnya kendaraan roda dua," ujarnya.
Evaluasi tidak hanya berhenti pada infrastruktur besar. Komisi V DPR juga meminta audit menyeluruh terhadap perangkat keselamatan di setiap palang pintu. Mulai dari kelengkapan rambu, sistem peringatan dini, kondisi palang pintu, penerangan di malam hari, hingga jarak pandang pengendara menuju rel.
Menurut Danang, keselamatan transportasi nasional tidak bisa ditawar. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kemenhub, dan PT KAI agar semua aspek pengelolaan perlintasan berjalan terpadu.
"Tujuan akhirnya adalah menciptakan perlintasan yang lebih aman, nyaman, dan mampu meminimalkan risiko kecelakaan. Evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan," tegasnya.
Langkah ini menjadi krusial mengingat banyak perlintasan sebidang di Indonesia masih tidak dijaga dan minim infrastruktur keselamatan. Dengan peta risiko yang jelas, pemerintah diharapkan bisa mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta.