PAPUA — CEO IESR, Fabby Tumiwa, mengungkapkan bahwa sejumlah PLTU di sistem Jawa-Bali sempat beroperasi dalam kondisi kritis dengan cadangan batu bara di bawah tujuh hari. Untuk mencegah pembangkit mati total, operator terpaksa menurunkan kapasitas operasi hingga separuh dari kemampuan normal.
"Daripada pembangkit berhenti total karena kehabisan batu bara, kapasitasnya diturunkan supaya konsumsi batu baranya lebih hemat sambil menunggu pasokan masuk. Misal PLTU 2x300 MW, yang dioperasikan 50 persennya saja," ujar Fabby dalam keterangannya, Senin (15/4).
Menurut Fabby, akar persoalan bermula dari keputusan pemerintah menurunkan target produksi batu bara nasional (RKAB) tahun 2026 menjadi 600 juta ton. Kebijakan itu didasari asumsi untuk menopang harga batu bara global, namun justru memperlambat proses persetujuan RKAB perusahaan tambang.
Ia menyebut hingga April 2026, RKAB banyak perusahaan belum disetujui pemerintah. Keterlambatan itu berdampak langsung pada kemampuan produsen memulai produksi dan mengirim pasokan ke pasar domestik, termasuk ke PLN.
Dengan target produksi 600 juta ton dan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen, alokasi untuk kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 150 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan PLN sendiri diperkirakan mencapai 154 juta ton, belum termasuk kebutuhan industri dan smelter.
Fabby juga menyoroti insentif ekonomi yang mulai tidak menarik bagi penambang. Harga DMO untuk PLN yang dipatok USD70 per ton dinilai semakin berat karena biaya produksi batu bara telah naik ke kisaran 40–50 dolar AS per ton.
"Jadi bukan seperti yang disampaikan Menteri ESDM Jumat kemarin di DPR saat RDP dengan Komisi XII. Saya dengar waktu rapat dia kan bilang tidak benar itu ada kelangkaan batu bara karena kami sudah mengalokasikan untuk batu bara. Masalah mengalokasikannya benar. Tapi itu sebagian besarnya terlambat yang menyebabkan gangguan pasokan," ujar Fabby.
Fabby menyayangkan tidak ada satupun anggota Komisi XII DPR RI yang kritis mempertanyakan penyebab keterlambatan proses RKAB dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM pekan lalu.
"Karena kemarin kalau saya lihat yang di RDP yang rapat dengan Komisi XII, ketika disampaikan hal itu, enggak ada satupun anggota Komisi 12 yang kritis mempertanyakan apa yang menyebabkan proses RKAB-nya terlambat," sesalnya.
Menurut Fabby, pemadaman bergilir menjadi pengingat bahwa sistem kelistrikan Indonesia masih rentan terhadap gangguan rantai pasok energi primer. Selama ini PLTU dibangun dengan asumsi menghasilkan listrik murah dan andal, namun pengalaman gangguan pasokan batu bara menunjukkan ketergantungan tinggi pada satu sumber energi justru menciptakan risiko baru.
"Paradigma penyediaan tenaga listrik kita menurut saya memang sudah perlu berubah. Dulu kan bangun banyak PLTU agar listrik murah dan andal. Kejadian yang terjadi baru-baru ini enggak menunjukkan hal itu. Bahwa ternyata PLTU kita bisa jadi intermittent lho saat pasokan batu bara berkurang," kata Fabby.