JAYAPURA — Dua negara Melanesia, Papua Nugini (PNG) dan Kepulauan Solomon, sepakat memperkuat hubungan bilateral di sektor perdagangan dan keamanan. Perjanjian Kerangka Kerja yang ditandatangani di Port Moresby menjadi dasar bagi kerja sama pembangunan dan ekonomi yang lebih terstruktur ke depan.
PM PNG James Marape menyatakan kedua negara memiliki banyak hubungan bisnis, namun ia ingin melihat peningkatan yang lebih signifikan. “Kami juga sepakat untuk mempertimbangkan konsep perdagangan bebas yang secara khusus dirancang antara Kepulauan Solomon dan PNG, dan diperluas ke Vanuatu dan Fiji, dan mungkin ke negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya,” kata Marape sebagaimana dikutip Jubi dari RNZ Pasifik, Sabtu (27/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Marape mencatat bahwa Wale telah mengemukakan gagasan tentang perjanjian keamanan regional dengan Australia. Ide ini muncul setelah kunjungan pemimpin baru Kepulauan Solomon ke Canberra bulan ini. “Bersama-sama kita lebih kuat. Lautan kita memiliki kekayaan yang melimpah, tanah kita memiliki kekayaan yang melimpah,” ujar Marape merujuk pada dua negara Melanesia tersebut.
Wale juga mengundang perusahaan-perusahaan PNG untuk meneliti kegiatan pertambangan di Kepulauan Solomon. “Saya ingin berterima kasih karena telah mengundang perusahaan-perusahaan PNG untuk meneliti kegiatan pertambangan di Kepulauan Solomon. Bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal,” kata Marape kepada Wale.
Pembicaraan kedua pemimpin juga menyentuh agenda reformasi pemerintahan di sektor pertambangan yang akan diangkat oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon. Selain itu, diskusi lebih lanjut akan fokus pada kerja sama kuota bahan bakar antar kedua negara.
Dalam kapasitasnya sebagai ketua Forum Kepulauan Pasifik, Wale juga berdiskusi dengan mitranya dari PNG mengenai pentingnya memperkuat pengaturan regional dan respons kolektif terhadap tantangan bersama. Hal ini disampaikan Kantor Perdana Menteri dan Kabinet Kepulauan Solomon.
Perjalanan ke Port Moresby ini merupakan kunjungan resmi ketiga Wale sejak berkuasa pada Mei lalu. Sebelumnya, ia telah mengunjungi Australia dan Selandia Baru awal Juni 2026 sebagai bagian dari upaya “menata ulang” hubungan diplomatik tradisional Kepulauan Solomon. Wale telah kembali ke Honiara pada Jumat (26/6/2026) malam.