SUPIORI — Biaya konstruksi di Kabupaten Supiori, Papua, kembali merangkak naik sepanjang tahun ini. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai IKK Provinsi dan Kabupaten/Kota 2025, nilai indeks kemahalan konstruksi di daerah itu mencapai 142,34 poin. Dengan angka tersebut, harga membangun sebuah gedung di Supiori setara 1,423 kali lipat dibandingkan harga di Kota Surabaya.
Kenaikan ini berkelanjutan. Dalam setahun terakhir, IKK Supiori bertambah 7,61 poin. Jika ditarik lebih panjang, akumulasi kenaikan dalam lima tahun terakhir mencapai 11,91 poin, menandakan tekanan biaya material dan upah kerja di wilayah kepulauan tersebut terus meningkat.
Meski tergolong tinggi secara absolut, posisi Supiori masih di bawah beberapa kabupaten lain di Provinsi Papua. Dari sembilan kabupaten/kota yang datanya dirilis BPS, IKK Supiori menempati urutan termahal keempat atau terendah keenam.
Sebagai pembanding, kabupaten dengan biaya konstruksi paling mahal di Papua adalah Kabupaten Mamberamo Raya dengan indeks 174,96 poin. Disusul Kabupaten Waropen (144,88 poin) dan Kabupaten Sarmi (143,98 poin). Sementara itu, Kabupaten Jayapura menjadi daerah dengan biaya konstruksi paling murah, yakni 113,52 poin.
IKK merupakan indeks harga yang dipakai pemerintah untuk mengukur tingkat kemahalan konstruksi sebuah daerah dibandingkan kota acuan, yakni Surabaya. Semakin tinggi angkanya, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, gedung perkantoran, hingga fasilitas umum.
Tingginya IKK di Supiori dan sejumlah kabupaten lain di Papua umumnya dipengaruhi oleh sulitnya akses logistik dan distribusi material bangunan. Kondisi geografis kepulauan membuat biaya pengiriman semen, besi, dan material lainnya menjadi lebih mahal dibandingkan daerah yang terhubung jalur darat.
Data ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menghitung standar biaya pembangunan proyek di masing-masing wilayah. Selisih nilai IKK antar daerah juga kerap digunakan untuk menentukan alokasi anggaran infrastruktur agar lebih realistis di lapangan.