JAYAPURA — Penyusutan target cetak sawah di Papua berlangsung dalam beberapa tahap. Lunanka menjelaskan luas lahan yang semula disepakati dalam kontrak mencapai 11.000 hektare, lalu bergeser menjadi 6.000 hektare, dan terakhir ditetapkan 3.800 hektare melalui adendum.
"Awalnya 11 ribu hektare, kemudian bergeser menjadi 6 ribu hektare dan terakhir 3.800 hektare. Saat ini lahan yang sudah dibuka mencapai sekitar 1.800 hektare," kata Lunanka kepada wartawan, Rabu (21/10).
Penurunan target itu tidak terjadi tanpa alasan. Lunanka menyebut persoalan sosial di masyarakat dan kendala teknis di lapangan menjadi tantangan utama pelaksanaan program yang diharapkan memperkuat ketersediaan pangan di Papua.
Dengan sisa waktu yang terbatas, penyelesaian pekerjaan menjadi perhatian pemerintah daerah bersama pihak pelaksana. Pekerjaan dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui mekanisme swakelola tipe II.
Dari 3.800 hektare yang menjadi target akhir, sekitar 2.000 hektare belum terbuka. Lunanka menargetkan seluruh pekerjaan sesuai kontrak dan adendum selesai pada 30 November 2026.
Ketepatan waktu menjadi syarat agar program cetak sawah bisa berlanjut pada tahun berikutnya. Pemerintah Provinsi Papua juga menyiapkan pengembangan cetak sawah rakyat pada 2027.
"Pemerintah Provinsi Papua juga menyiapkan pengembangan cetak sawah rakyat pada 2027," ujarnya.
Berdasarkan kesepakatan Gubernur Papua dengan Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Papua memperoleh alokasi rencana pengembangan cetak sawah rakyat seluas 50.000 hektare. Proses survei untuk menentukan lokasi kini berjalan.
Sejumlah wilayah dipertimbangkan untuk pengembangan berikutnya, yakni Kabupaten Jayapura, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori, Mamberamo Raya, dan Kota Jayapura.
Keerom tidak lagi masuk daftar prioritas. Wilayah itu sebelumnya telah mendapat pengembangan lahan dalam skala besar sehingga lokasi berikutnya diarahkan ke kabupaten lain.