PAPUA — Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyatakan lebih dari 90% lapisan resolver dan hosting untuk domain .id masih bergantung pada penyedia luar negeri. Ketua PANDI Isnawan Aslan menyampaikan data itu dalam forum diskusi "Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?" di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10). Kesenjangan ini membuat kecepatan akses situs .id rentan melambat saat layanan resolver global terganggu.
Ketergantungan pada layanan asing di lapisan atas registri menjadi pekerjaan rumah terbesar PANDI saat ini. Isnawan menegaskan bahwa proses registri domain .id sudah sepenuhnya dikendalikan dari dalam negeri, mulai dari pendaftaran hingga operasional harian.
Menurut Isnawan, kedaulatan di level registri sudah tercapai karena seluruh proses pengelolaan nama domain berjalan di bawah kendali PANDI. Persoalan muncul di lapisan pendukung, yakni hosting, cloud, dan resolver yang masih didominasi penyedia global.
"Di lapisan bawah itu sudah registri, sudah bisa dikatakan bisa berdaulat. Karena semua proses, mulai A sampai Z, sudah bisa kita kendalikan sendiri. Begitu di atas, hosting, clouding, segala macam, masih tergantung 90% lebih ke luar," kata Isnawan dalam forum diskusi di Jakarta, Jumat (30/10).
Resolver berfungsi menerjemahkan permintaan nama domain dari browser menjadi alamat IP yang bisa dibaca komputer. Ketika resolver eksternal bermasalah, situs tetap bisa diakses, tetapi waktu muatnya melambat karena mayoritas kueri tetap diarahkan ke layanan luar negeri.
Isnawan mencontohkan skenario gangguan pada penyedia resolver global sebagai risiko nyata bagi pengguna internet Indonesia. "Ketika kemudian mereka mati, kita nggak apa-apa, tapi akan lambat. Karena kan 90% nanya ke mereka," ujarnya.
Kondisi tersebut berarti pengalaman berselancar pengguna Indonesia, terutama saat mengakses layanan publik dan situs bisnis lokal, masih ditentukan oleh infrastruktur yang tidak dikelola sendiri. Beban ini tidak terlihat sehari-hari, tetapi muncul saat layanan global mengalami gangguan.
PANDI menempatkan infrastruktur inti registri .id di tiga lokasi dalam negeri: Cibitung, Batam, dan Bogor. Sistem ini memakai konfigurasi Master-Master sehingga layanan bisa dialihkan otomatis ke lokasi lain ketika salah satu titik mengalami gangguan.
PANDI juga menguji ketahanan sistem dengan mematikan 10 node selama dua hari. Hasilnya, layanan berpindah secara otomatis ke node domestik tanpa menghentikan operasional registri.
Dalam paparannya, Isnawan menyebut sistem pengelolaan domain tersebut menangani sekitar 77 miliar query setiap bulan, atau rata-rata 2,2 miliar query per hari. Angka ini menunjukkan skala trafik yang harus ditopang infrastruktur resolver dalam negeri jika ingin lepas dari ketergantungan asing.
Isnawan menilai penguatan kapasitas resolver dan layanan pendukung internet perlu masuk agenda kebijakan, bukan hanya inisiatif teknis PANDI. Ia menyoroti perlunya aturan yang mendorong penggunaan resolver dalam negeri, khususnya di lingkungan pemerintahan.
"Jangan sampai cuma di bawah saja kita mandiri, tapi kemudian ketinggalan di stack atasnya," tegas Isnawan.
Bagi pelaku bisnis digital, arah kebijakan ini berpotensi memengaruhi pilihan penyedia cloud dan DNS lokal. Adopsi resolver domestik di sektor pemerintahan bisa menjadi pasar awal bagi penyedia layanan infrastruktur dalam negeri untuk tumbuh dan menekan latensi akses.
PANDI belum memerinci jadwal perluasan kapasitas resolver domestik maupun target penurunan ketergantungan layanan asing. Namun pengujian failover dan operasional tiga lokasi registri menjadi modal awal sebelum kedaulatan digital diperluas ke lapisan stack di atasnya.