Nabire — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menekankan bahwa kemajuan pendidikan dan pembangunan daerah tidak bisa berjalan efektif tanpa koordinasi yang kuat antar tingkat pemerintahan. Dalam amanatnya pada upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Nabire Barat, Jumat (2/5), dia mengidentifikasi ketidaksinkronan kebijakan provinsi dan implementasi di tingkat kabupaten sebagai penghambat utama.
Sinkronisasi Program Jadi Prasyarat Pembangunan
Gubernur meminta seluruh kepala daerah untuk menyesuaikan program kerja mereka dengan visi-misi provinsi, khususnya di sektor pendidikan. "Kabupaten wajib memasukkan program yang sejalan dengan visi provinsi, supaya kita tidak berjalan sendiri-sendiri," ujarnya kepada para peserta upacara.
Ketidaksinkronan ini, menurut Nawipa, berdampak langsung pada tidak optimalnya hasil pembangunan secara keseluruhan. Dia menekankan bahwa koordinasi vertikal yang kuat akan memastikan sumber daya dialokasikan dengan lebih efisien dan program mencapai target yang telah ditetapkan.
Pendidikan Diikat dengan Program Ekonomi Kopi
Gubernur mengaitkan upaya penguatan pendidikan dengan inisiatif ekonomi masyarakat. Salah satu program unggulan yang disorot adalah penanaman 1,6 juta pohon kopi di berbagai wilayah Papua Tengah. Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pembiayaan pendidikan di tingkat lokal.
"Kita dorong masyarakat tanam kopi, kita bantu dan bayar. Dari situ ekonomi jalan, pendidikan juga bisa didukung," jelasnya, menunjukkan cara pandang holistik terhadap pembangunan daerah yang mengintegrasikan sektor ekonomi dengan sektor sosial.
Kebijakan Ekonomi Harus Terukur dan Berdampak Positif
Dalam arahan yang sama, Gubernur juga mengingatkan pentingnya penetapan kebijakan ekonomi, termasuk upah minimum, yang dilakukan secara terukur. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perputaran ekonomi daerah secara keseluruhan, agar tidak menimbulkan efek samping yang merugikan.
Nawipa mengajak seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan agenda nasional pada 11–12 Mei bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi II DPR RI. Kesempatan ini dilihat sebagai momentum untuk memperjuangkan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada kebutuhan daerah.
Pembangunan Memerlukan Komitmen dan Kerja Nyata
Gubernur menutup arahannya dengan penekanan pada urgensitas tindakan konkret. "Kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang kita kerjakan hari ini akan menjadi fondasi bagi generasi mendatang," ujarnya, menekankan bahwa pembangunan membutuhkan kerja nyata dan komitmen bersama dari seluruh tingkat pemerintahan di Papua Tengah.
