MANOKWARI — OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya mencatat sebanyak 151 layanan perlindungan konsumen telah ditangani sepanjang Januari hingga Mei 2025. Layanan itu meliputi pengaduan, pemberian informasi, dan penerimaan informasi dari masyarakat. Angka ini menjadi sinyal bahwa kesadaran warga terhadap risiko keuangan ilegal mulai meningkat.
Modus Kejahatan Keuangan Kian Beragam di Era Digital
Budi Rahman menjelaskan perkembangan teknologi digital turut memunculkan modus-modus kejahatan keuangan baru. Masyarakat diminta waspada terhadap tawaran investasi dan pinjaman online yang menggiurkan namun tidak jelas legalitasnya.
"OJK terus meningkatkan edukasi mengenai investasi dan pinjaman online yang legal, sekaligus memperluas pemahaman masyarakat terhadap layanan jasa keuangan," ujar Budi dalam kegiatan Journalist Update di Manokwari, Selasa (30/6/2026).
2.665 Permohonan Informasi Debitur Diproses
Selain pengaduan, OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya juga menerima 2.665 permohonan Informasi Debitur selama periode yang sama. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengecek riwayat kredit sebelum mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan resmi.
Budi mengimbau warga agar selalu memastikan legalitas setiap produk dan layanan keuangan sebelum bertransaksi. "Segera laporkan kepada OJK apabila menemukan indikasi penawaran investasi maupun pinjaman online yang mencurigakan," tegasnya.
Edukasi Literasi Keuangan Jadi Prioritas
OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya terus memperkuat perlindungan konsumen melalui edukasi literasi keuangan. Upaya ini menyasar berbagai kalangan, termasuk pelajar, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM di wilayah tersebut.
Budi berharap kegiatan bersama insan pers seperti Journalist Update dapat menjadi ruang dialog yang efektif. "Kami ingin membangun kepercayaan publik sekaligus memperluas penyebaran informasi yang benar mengenai sektor jasa keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya," pungkasnya.
