KEEROM — Sebanyak 1.476 peserta dari sepuluh perguruan tinggi akan diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia melalui program Ekspedisi Patriot 2026. Dari jumlah tersebut, UNDIP mengirimkan 24 tim yang tersebar di dua provinsi, dengan fokus utama berada di ujung timur Indonesia.
Koordinator Ekspedisi Patriot UNDIP, Prof. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, menegaskan kehadiran tim di Senggi bukan sekadar untuk mengidentifikasi masalah. "UNDIP akan hadir di kawasan transmigrasi di Sumatera Selatan serta di ujung timur Indonesia, yakni Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. Kehadiran UNDIP tidak hanya untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan tantangan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata guna mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia," ujarnya dalam siaran resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Fokus Pendampingan: Dari Produktivitas Lahan hingga Tata Kelola Agraria
Berbeda dengan pendekatan transmigrasi era lama yang berfokus pada perpindahan penduduk, Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menyebut arah pembangunan kini diarahkan untuk menjadikan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Strateginya mencakup penguatan investasi dan hilirisasi potensi unggulan daerah.
Di Senggi, tim UNDIP tidak hanya akan mendampingi petani dan peternak. Mereka juga dilibatkan dalam penguatan manajemen agraria, mitigasi bencana, dan peningkatan layanan infrastruktur dasar. Kajian sosial budaya mengenai interaksi antara masyarakat transmigran dan masyarakat adat juga menjadi perhatian khusus.
Mengapa Kehadiran Akademisi Diperlukan di Senggi?
Wakil Rektor IV UNDIP, Wijayanto, PhD, menyebut wilayah terluar Indonesia sebagai ujian nyata komitmen perguruan tinggi. "UNDIP berkomitmen memberikan dampak nyata berupa peningkatan produktivitas, penguatan ekonomi lokal, pengembangan keterampilan masyarakat, peningkatan nilai tambah komoditas, serta terbentuknya kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan. Wilayah terluar Indonesia, terutama Papua, adalah ujian bagi komitmen itu," jelasnya.
Pendekatan multidisiplin ini diharapkan menghasilkan solusi yang aplikatif, bukan sekadar laporan akademik. Tim ditugaskan untuk mendampingi masyarakat secara langsung dan menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
Data Lapangan Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan peran tim ekspedisi sebagai mitra pemerintah dalam menghadirkan data aktual. Temuan di lapangan nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama untuk kawasan yang selama ini minim data statistik.
Salah satu peserta yang bertugas di Senggi, Rifat Farhan, menyampaikan bahwa program ini menjadi ruang belajar langsung bagi mahasiswa. "Tim UNDIP hadir untuk mendampingi masyarakat, menerapkan inovasi, serta memastikan rekomendasi yang disusun benar-benar berasal dari kebutuhan lapangan," katanya.
Sebelum diterjunkan, seluruh peserta menjalani pembekalan intensif mulai 21 Juli 2026 di UNDIP, dilanjutkan di Green Forest Bogor pada 25–27 Juli 2026, serta Ministerial Lecture di Balai Kartini, Jakarta, pada 29–30 Juli 2026. Materi yang diberikan mencakup kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Program ini juga berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta SDG 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur).
