NABIRE — Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley meminta seluruh masyarakat di delapan kabupaten mewaspadai oknum yang mengatasnamakan tim pemekaran daerah dan meminta uang. Imbauan ini disampaikan menyusul maraknya gerakan yang memanfaatkan isu pemekaran sejak Mei hingga awal Agustus 2026.
“Saya tegaskan, bahwa oknum-oknum itu adalah pihak yang tidak bertanggungjawab. Informasi yang mereka sampaikan bahwa sedikit lagi kabupaten ini dan kabupaten itu akan dimekarkan, itu sangat tidak benar,” ujar Deinas di Nabire, Kamis (6/8/2026).
Moratorium DOB Belum Dicabut, BRIN Masih Lakukan Kajian
Deinas menjelaskan, upaya pemekaran daerah sah-sah saja dilakukan, tetapi wajib mengikuti prosedur yang berlaku. Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan kajian ilmiah menyeluruh sebelum sebuah wilayah diusulkan menjadi DOB.
“Kalaupun delapan kabupaten ini akan dimekarkan menjadi 10 atau 12 kabupaten, rekomendasinya harus dikeluarkan melalui mekanisme resmi, disahkan melalui sidang DPRD, kemudian gubernur mengeluarkan surat pengantar yang dikirim ke Komisi II DPR RI,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa moratorium pembentukan DOB yang berlaku sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dicabut. Deinas mengibaratkan kondisi ini seperti keran air yang tertutup, sehingga proses pemekaran tidak bisa dipaksakan.
Modus Oknum: Menguras Uang Warga untuk Acara Bakar Batu
Pemprov Papua Tengah telah menerima laporan adanya oknum yang menguras uang masyarakat, termasuk untuk kepentingan acara bakar batu maupun pertemuan lainnya. Deinas meminta gerakan yang mengatasnamakan tim pemekaran ini segera dihentikan.
Mantan wakil bupati Puncak Jaya itu mengaku memahami betul mekanisme pemekaran daerah. Ia pernah menjadi anggota tim pemekaran Kabupaten Puncak dari Kabupaten Puncak Jaya mewakili unsur pemuda, dan SK-nya masih berlaku hingga saat ini.
Warga Diminta Tak Mudah Percaya Informasi di Luar Jalur Resmi
Deinas mengimbau masyarakat lebih mempercayai informasi yang disampaikan melalui media yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Menurutnya, kebenaran informasi sangat penting demi menjaga persatuan dan kesatuan di Papua Tengah.
“Papua Tengah milik kita semua, bukan milik satu orang atau golongan tertentu. Kita harus bersatu untuk membangun provinsi baru ini, bukan saling memecah belah atau membohongi rakyat,” katanya.
Ia meminta warga menunggu hasil kajian BRIN dan tidak terprovokasi oleh pihak tak bertanggungjawab. “Mari kita bersyukur dan takut akan Tuhan dulu, baru bekerja. Kita masih punya waktu empat tahun ke depan untuk membangun Papua Tengah bersama-sama,” pungkas Deinas.
