JAKARTA — Pemerintah memfokuskan alokasi anggaran pendidikan Rp820,9 triliun pada RAPBN 2027 untuk pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk di Papua. Angka ini tumbuh signifikan dibandingkan outlook tahun berjalan yang mencapai Rp720,8 triliun.
Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/8/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut porsi terbesar dialokasikan untuk program prioritas nasional. "Sekitar Rp240 triliun untuk MBG, untuk pertahanan Rp160 triliun," ujarnya.
Rincian Pagu untuk Siswa, Mahasiswa, dan Guru
Pemerintah menyiapkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 22,1 juta siswa. KIP Kuliah juga dialokasikan bagi 1,1 juta mahasiswa.
Untuk menunjang kesejahteraan tenaga pendidik, Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS disiapkan untuk 1,3 juta guru. TPG ASN dialokasikan bagi 1,7 juta guru daerah, dan tambahan penghasilan diberikan kepada 20,7 ribu guru di daerah.
BOS, BOP PAUD, dan Pembangunan Sekolah Baru
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam RAPBN 2027 menjangkau 54,2 juta siswa. Adapun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dialokasikan untuk 6,3 juta peserta didik.
Di sektor infrastruktur, pemerintah menganggarkan pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda. Renovasi 12.215 sekolah dan madrasah juga masuk daftar belanja, termasuk pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat.
Program lain meliputi penguatan sarana pendidikan, beasiswa LPDP, serta dukungan operasional untuk 148 museum dan taman budaya.
Anggaran Perlindungan Sosial dan Ketahanan Pangan Ikut Naik
Di luar sektor pendidikan, pemerintah menaikkan anggaran perlindungan sosial menjadi Rp549,9 triliun pada 2027. Realisasi ini tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan anggaran 2026.
"Anggaran perlindungan sosial merupakan instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem," jelas Purbaya.
Belanja tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Sembako bagi 17,8 juta KPM. Pemerintah juga menyiapkan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 74,8 juta orang serta subsidi BBM jenis tertentu sebanyak 20.097,5 ribu kiloliter.
Sementara itu, anggaran ketahanan pangan mencapai Rp195,3 triliun, tumbuh sekitar 2,3 persen dari tahun sebelumnya. Dana ini diarahkan untuk pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare, cetak sawah 100.000 hektare, optimalisasi lahan 200.000 hektare, serta pengembangan jaringan irigasi seluas 55.765 hektare.
Purbaya menambahkan, postur anggaran defisit diproyeksikan mencapai 2,4 persen dari PDB dengan target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen. "Yang jelas untuk postur anggaran defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4 persen dari PDB, pendapatannya tumbuh cukup, belanja negara juga tumbuh cukup dibandingkan tahun lalu, tetap ekspansif," pungkasnya. (*/red)
