JAKARTA TIMUR — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menjalankan layanan pengukuran terjadwal sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan. Program ini telah diterapkan di 455 Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia, termasuk di Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur.
Para pemohon kini tidak perlu menunggu tanpa kepastian. Setelah melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS), mereka langsung menerima informasi jadwal pengukuran melalui WhatsApp.
Meta Agustina, warga Cipinang, Jakarta Timur, mengurus tanah warisan kakeknya secara mandiri. Ia membayar SPS pada Sabtu sore, kemudian dihubungi petugas Kantah untuk memilih jadwal pengukuran pada 1 September pukul 09.00 atau 10.00.
“Saya bayar SPS Sabtu sore. Nggak lama kemudian ada WhatsApp bilang nanti tanggal 1 September ada pengukuran jam 9 atau jam 10, bisa? Saya bilang oke, jam 10 saya bisa. Dan benar datang hari ini,” ujar Meta di tengah proses pengukuran bidang tanahnya, Selasa (01/09/2026).
Kepastian jadwal membuat Meta tidak perlu bolak-balik ke kantor pertanahan. Ia juga dapat mengatur waktu agar berada di rumah saat tim pengukur datang.
Syifa Utami, petugas yang melakukan pengukuran di rumah Meta, menyampaikan bahwa sistem terjadwal membuat alur kerja lebih terukur. Setelah pemohon menerima jadwal, surat tugas bagi petugas ukur langsung terbit dan pengukuran segera dilakukan di lapangan.
“Nanti maksimal, hasil ukur Ibu Meta hari Kamis udah jadi PBT (Peta Bidang Tanah)-nya,” jelas Syifa.
Meta juga merasakan kemudahan dalam membayar SPS. Ia dapat menggunakan dompet elektronik (e-wallet) meskipun baru ingat di sore hari.
“Bayarnya kemarin juga mudah, bisa pakai e-wallet jadi walaupun baru ingat sore, tapi tinggal langsung bayar,” ungkapnya.
Layanan Pengukuran Terjadwal merupakan upaya Kementerian ATR/BPN meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan agar proses yang dilalui masyarakat semakin mudah, cepat, dan pasti. Pengalaman Meta menjadi contoh bagaimana sistem ini memberikan kejelasan waktu serta mengurangi ketidakpastian bagi pemohon yang mengurus tanah secara mandiri.