Pencarian

Anggota DPR Papua Yotam Bilasi Kritik Minimnya Komunikasi Bupati-Wabup Mamberamo Raya ke Publik soal Anggaran Terbatas

Senin, 06 Juli 2026 • 14:31:02 WIB
Anggota DPR Papua Yotam Bilasi Kritik Minimnya Komunikasi Bupati-Wabup Mamberamo Raya ke Publik soal Anggaran Terbatas
Yotam Bilasi menyoroti minimnya komunikasi Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya terkait anggaran terbatas.

JAYAPURA — Yotam Bilasi mendesak Bupati Mamberamo Raya Robby Rumansara dan Wakil Bupati Kevin Totouw untuk aktif membuka ruang komunikasi dengan publik. Ia menilai keterbukaan menjadi kunci utama meredam kesalahpahaman di tengah situasi anggaran yang ketat.

Kepala Daerah Diminta Tak Diam soal Kondisi Fiskal

“Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Robby Rumansara dan Wakil Bupati Kevin Totouw, harus hadir memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pimpinan daerah tidak memiliki kepedulian terhadap pembangunan,” ujar Yotam di Jayapura, Senin (6/7/2026).

Yotam menegaskan bahwa di tengah situasi fiskal yang terbatas, pemerintah tidak boleh memilih diam. Sebaliknya, kepala daerah dituntut aktif menyampaikan kondisi riil agar masyarakat memahami tantangan yang sedang dihadapi.

Kekosongan Kepemimpinan di Lapangan Jadi Sorotan

Politisi DPR Papua itu juga menyoroti pentingnya pembagian peran yang jelas antara bupati dan wakil bupati. Ia mengingatkan bahwa ketika kepala daerah berada di luar wilayah, wakil kepala daerah harus mengambil peran secara maksimal.

“Jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan di lapangan. Wakil Bupati harus difungsikan dengan baik agar pelayanan publik tetap berjalan,” tegas Yotam.

Fenomena Nasional Bukan Alasan Tutup Mata

Yotam mengakui persoalan keterbatasan anggaran bukan hanya terjadi di Papua, melainkan menjadi fenomena nasional yang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak serta-merta menyalahkan pemerintah daerah.

“Kita semua sedang menghadapi situasi yang sama. Ini bukan hanya terjadi di satu daerah, tetapi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Yotam menekankan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah daerah. “Transparansi adalah kunci. Pemerintah harus berani menjelaskan, bukan menghindar,” pungkasnya.

Bagikan
Sumber: koreri.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks