KEEROM — Kinerja penyerapan anggaran transfer dari pemerintah pusat di Kabupaten Keerom menunjukkan progres lebih dari separuh target tahunan. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, pagu TKD yang dialokasikan untuk daerah di perbatasan Papua dan Papua Nugini itu mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
Komponen Terbesar: Dana Alokasi Umum Rp 476 Miliar
Dari total pagu Rp 1.059,43 miliar, komponen terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 476,66 miliar. Disusul oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp 50,44 miliar dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 22,90 miliar.
Dua komponen lainnya memiliki alokasi lebih kecil, yakni DAK Fisik sebesar Rp 5,71 miliar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang hanya mencapai Rp 1,79 miliar. Proporsi ini menunjukkan ketergantungan fiskal Keerom masih sangat tinggi pada dana transfer umum dari pusat.
Dana Otsus Papua Capai Rp 22,9 Miliar
Alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 22,90 miliar menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan di Kabupaten Keerom. Sebagai bagian dari Provinsi Papua, dana ini diperuntukkan bagi percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Realisasi hingga pertengahan tahun ini akan menjadi indikator awal bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas belanja pada sisa semester kedua. Biasanya, percepatan penyerapan anggaran terjadi pada triwulan ketiga dan keempat.
Kenaikan Pagu 5,19 Persen Dibanding Tahun Lalu
Pemerintah Kabupaten Keerom mencatatkan kenaikan pagu TKD sebesar 5,19 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan kebijakan fiskal nasional yang tetap mengutamakan transfer ke daerah, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.
Meski demikian, tantangan realisasi di lapangan kerap dihadapi daerah-daerah di Papua, mulai dari kendala geografis hingga kapasitas aparatur desa dalam menyerap dana. Capaian 52,62 persen hingga Juli 2026 masih perlu didorong agar target akhir tahun tercapai penuh.
