PAPUA — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UID S2JB) bersama Pemerintah Provinsi Jambi menyepakati percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan hingga ke perdesaan. Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan antara General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, dan Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (10/8/2026).
Dari 140 lokasi yang dipetakan, program ini mencakup pembangunan 408,43 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan 486,88 kms Jaringan Tegangan Rendah (JTR). PLN juga akan memasang gardu distribusi dengan total kapasitas 9.200 kVA. Wilayah yang menjadi sasaran meliputi Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Sarolangun, Merangin, dan Kerinci.
75 Desa Rampung Tahun Ini, Prioritas Delapan Kabupaten
Dari total tersebut, 75 lokasi yang tersebar di delapan kabupaten ditargetkan selesai pada Desember 2026. Pekerjaan di kelompok ini mencakup JTM sepanjang 46,10 kms, JTR 111,30 kms, dan gardu berkapasitas 1.900 kVA, yang melayani sekitar 748 calon pelanggan. Wilayahnya mencakup Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Sarolangun, dan Merangin.
Adapun 26 lokasi lainnya di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi dijadwalkan menyusul pada Maret 2027. Pembangunannya meliputi JTM sepanjang 78,47 kms. Sisanya masih dalam tahap perencanaan teknis.
Bukan Sekadar Lampu Menyala, tapi Pemicu Ekonomi Desa
Diksi Erfani Umar menegaskan program ini bukan semata soal infrastruktur fisik. Menurutnya, kehadiran listrik di desa menjadi pintu masuk bagi aktivitas ekonomi baru, seperti usaha produktif, layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Saat ini, listrik bukan hanya tentang menyalakan lampu. Ketika listrik hadir di sebuah desa, terbuka pula peluang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, usaha produktif hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Diksi dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara PLN dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan kelistrikan di Jambi terus bergerak. “Kami ingin memastikan pembangunan kelistrikan di Jambi dapat terus bergerak melalui kolaborasi yang kuat antara PLN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Pemprov Diminta Perbarui Data Desa yang Butuh Listrik
PLN juga meminta dukungan Gubernur Jambi untuk menghimpun usulan dari para bupati terkait desa dan dusun yang masih membutuhkan akses listrik. Data itu akan diverifikasi dan dipetakan berdasarkan kondisi kelistrikan serta kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah.
“Data dari pemerintah daerah sangat penting bagi kami karena pemerintah kabupaten tentu memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya, PLN akan melakukan verifikasi dan pemetaan teknis agar setiap usulan dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi lapangan dan mekanisme program yang berlaku,” jelas Diksi.
Program ini berjalan dinamis. PLN membuka ruang bagi usulan baru dari pemerintah daerah sepanjang tahun berjalan. Setiap usulan akan dikaji secara teknis untuk menentukan skala prioritas dan skema penyelesaiannya.
“Semakin cepat usulan tersebut disampaikan, semakin cepat pula kita dapat bersama-sama memetakan langkah tindak lanjutnya,” pungkas Diksi.
