SENTANI — Puluhan pengusaha asli Papua yang tergabung dalam Forum Pengusaha Asli Kenambai Umbai (FPAKU) Kabupaten Jayapura memadati halaman Kantor DPR Kabupaten Jayapura pada Senin (29/6/2026). Aksi ini dipicu oleh janji Bupati Jayapura, Yunus Wonda, yang hingga kini dinilai belum direalisasikan.
Dalam orasinya, orator FPAKU, Dona Sokoy, mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura. Ia menyebut Bupati Yunus Wonda saat kampanye Pilkada berjanji akan melakukan penunjukan langsung untuk memberikan paket pengadaan barang dan jasa kepada anggota FPAKU.
“Sejak dilantik, belum ada kebijakan yang secara langsung menguntungkan atau berpihak kepada pengusaha asli Papua. Kami seperti dipingpong, dari pejabat ini ke pejabat yang lainnya, bahkan sebenarnya kami sudah ditipu,” ujar Dona di hadapan pimpinan dan anggota DPR setempat.
Orator lain, Manase Taime, menyoroti pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Kabupaten Jayapura. Ia menilai pengelolaan dana tersebut tidak transparan dan sama sekali tidak melibatkan pengusaha lokal.
“Dana Otsus yang turun ke Kabupaten Jayapura tidak jelas pengelolaannya. Kami pengusaha lokal sama sekali tidak dilibatkan,” kata Taime. Ia mendesak DPR Kabupaten Jayapura segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri pengelolaan dana tersebut.
Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, bersama Wakil Ketua Petrus Hamongkwarong dan Nelson Yohosua Ondi, menerima langsung perwakilan pengunjuk rasa. Mereka menyatakan akan menyampaikan tuntutan para pengusaha dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah.
“Terima kasih atas kehadiran para pengusaha lokal di Kabupaten Jayapura. Kami teruskan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah,” ujar Ruddy.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait aksi dan tuntutan yang disampaikan FPAKU. Para pengusaha berjanji akan melanjutkan aksi jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.