TELUK BINTUNI — BPS Kabupaten Teluk Bintuni memulai pendataan Sensus Ekonomi 2026 dengan menyambangi langsung kediaman para pejabat daerah. Tim pencacah pertama tiba di rumah jabatan Wakil Bupati Joko Lingara di SP 5 pada pukul 09.00 WIT. Petugas Josegi Machioreno G menghabiskan waktu 15 menit untuk menggali data ekonomi rumah tangga, mulai dari sumber air minum hingga nominal gaji pokok dan tunjangan operasional.
Data Apa Saja yang Ditanyakan ke Pejabat Daerah?
Pertanyaan yang diajukan petugas BPS mencakup seluruh komponen pengeluaran rumah tangga. Selain gaji dan tunjangan jabatan, wakil bupati juga diminta merinci penggunaan token listrik bulanan. Setelah sesi tanya jawab selesai, petugas menempelkan stiker SE2026 di bagian depan rumah jabatan sebagai tanda bahwa pendataan telah rampung.
Dua jam berselang, giliran Bupati Yohanis Manibuy yang didata di kediamannya di Kampung Lama. Petugas pencacah Ajeng Wahyulinda menanyakan data serupa, termasuk pengeluaran keuangan bulanan dan tunjangan operasional. Stiker SE2026 juga ditempelkan di dinding rumah bupati sebagai bukti partisipasi.
Kerahasiaan Data Dijamin, Bupati Ajak Semua Warga Berpartisipasi
“Kami menjamin kerahasiaan seluruh data yang diberikan responden. Dengan pendataan secara digital ini, data responden yang telah kami sensus akan tersimpan lebih aman dan rapi. Jangan khawatir tercecer,” ujar Kepala BPS Teluk Bintuni Maimun di sela pendataan. Ia menambahkan bahwa partisipasi langsung dari bupati dan wakil bupati diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat.
Bupati Yohanis Manibuy menanggapi positif pendataan tersebut. Ia secara terbuka mengajak seluruh perangkat daerah hingga tingkat kampung untuk menyukseskan SE2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. “Saya telah dikunjungi oleh Kepala BPS Teluk Bintuni dan jajarannya. Saya telah mengikuti Sensus Ekonomi 2026. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, mulai dari pimpinan OPD, kepala distrik, kelurahan dan kepala kampung, ayo kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini supaya berjalan lancar, sukses, dan mendapatkan hasil yang maksimal,” serunya.
Mengapa Data Gaji Pejabat Ikut Disensus?
Dalam Sensus Ekonomi, data rumah tangga pejabat publik tetap dikumpulkan karena mereka juga merupakan unit ekonomi yang mencerminkan pola konsumsi dan pengeluaran masyarakat kelas menengah atas di daerah. Informasi seperti pengeluaran listrik dan air minum menjadi indikator penting untuk menghitung tingkat kesejahteraan riil serta validasi data makro ekonomi daerah. BPS menargetkan seluruh rumah tangga di Teluk Bintuni, termasuk di distrik dan kampung terpencil, akan tersensus sebelum tenggat akhir Agustus mendatang.
