PORT MORESBY — Proses negosiasi pembagian keuntungan proyek Papua LNG (Liquefied Natural Gas) resmi bergulir setelah Forum Pengembangan diluncurkan oleh Perdana Menteri PNG, James Marape, akhir pekan lalu. Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah pusat, pemilik lahan dari area cakupan proyek, pemerintah provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Forum ini merupakan mandat hukum berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Minyak dan Gas PNG. Hasil akhir yang ditargetkan adalah kesepakatan pembagian keuntungan yang akan menjadi dasar Keputusan Investasi Akhir (FID) dari pengembang proyek, termasuk Total Energies.
Apa Isi Proposal yang Jadi Dasar Negosiasi?
Pejabat Sementara CEO Otoritas Perminyakan Nasional, David Manau, memaparkan proposal berisi manfaat yang diamanatkan negara dan persyaratan yang akan dinegosiasikan. Dokumen ini menjadi acuan bagi semua pihak selama forum berlangsung.
"Forum Pengembangan adalah sebuah proses berdasarkan hukum dan merupakan tonggak penting yang mengarah pada tercapainya kesepakatan pembagian keuntungan," jelas Manau dalam sambutannya.
Ia menambahkan, setelah forum selesai dan perjanjian pengembangan ditandatangani, jalan menuju FID akan terbuka. "Seperti yang telah dijanjikan Total Energies dan industri kepada kami, setelah menyelesaikan forum pengembangan dan mendapatkan perjanjian pengembangan yang ditandatangani, mudah-mudahan kita akan menuju FID," ucapnya.
PM Marape: 22,5 Persen Saham Negara, 40 Persen untuk Pemilik Lahan
Dalam pidato peluncuran forum, Perdana Menteri James Marape menegaskan negara akan mengambil 22,5 persen saham dalam proyek ini. Sebanyak 40 persen dari saham tersebut akan dialokasikan kepada pemilik lahan.
Marape mendorong para pemilik lahan untuk tidak hanya terpaku pada ekuitas dan royalti tunai. Ia mencontohkan pengalaman ibunya sebagai penerima manfaat proyek PNG LNG sebelumnya yang hanya menerima 60 kina per tahun, namun merasakan dampak jangka panjang berupa pembangunan jalan beraspal di Tari, rumah sakit, dan sekolah.
"Uang tunai mungkin kecil, tetapi dampak positifnya, manfaat berkelanjutan berupa jalan beraspal, rumah sakit, sekolah yang baik, dan negara yang makmur bersama, itulah yang benar-benar kita inginkan. Bukan manfaat tunainya," kata Marape.
Fasilitator Ditunjuk, Konsultasi Dimulai Tujuh Hari ke Depan
Untuk memastikan diskusi berjalan transparan, sekelompok fasilitator telah ditunjuk dan dipimpin oleh Arthur Somare. Tugas mereka adalah memandu negosiasi dan memastikan kekhawatiran pemilik lahan serta pemangku kepentingan dipertimbangkan secara adil.
Setelah peluncuran forum pada Sabtu (11/7/2026), periode konsultasi selama tujuh hari akan segera dimulai. Proses ini diperkirakan akan berlangsung selama beberapa pekan hingga berbulan-bulan, tergantung pada dinamika negosiasi antar pihak.
