JAYAPURA — Pelantikan pengurus DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Papua periode 2025-2028 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menegaskan peran strategis organisasi kemasyarakatan di Bumi Cenderawasih. Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat Adat & Budaya, Mathias B. Mano, menekankan bahwa LIN bukan sekadar organisasi biasa, melainkan mitra kritis pemerintah yang harus mampu menjaga kondusivitas dan menjadi bagian dari solusi atas tantangan pembangunan di Papua.
Mitra Kritis yang Wajib Objektif
"Jadilah mitra kritis pemerintah yang memberikan masukan secara objektif, membangun komunikasi yang sehat, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," ujar Mathias dalam sambutannya di Jayapura.
Ia menambahkan, organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan dan memperkuat stabilitas daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan visi pembangunan Papua CERAH — Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.
Pengawasan Konstruktif untuk Pemerintahan Transparan
Pemerintah Provinsi Papua memandang Lembaga Investigasi Negara sebagai salah satu mitra strategis dalam membangun budaya pengawasan yang konstruktif. Keberadaan organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat, kita bisa menghadirkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal," kata Mathias.
Apa Target DPD LIN Papua ke Depan?
Mathias berharap pengurus DPD LIN Provinsi Papua yang baru dilantik dapat menjalankan amanah organisasi dengan dedikasi tinggi. Masa periode kepengurusan 2025-2028 dinilai sebagai waktu yang cukup untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Untuk itu, dengan adanya pelantikan ini menjadi momentum memperkuat kelembagaan, membangun soliditas internal, serta mempererat kemitraan dengan pemerintah dan seluruh komponen masyarakat di Tanah Papua," pungkasnya.
