MAYBRAT — Distrik Mare yang membawahi sembilan kampung di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, masih bergulat dengan persoalan pelayanan dasar yang belum terselesaikan. Mulai dari sulitnya air bersih, minimnya tenaga pendidik dan kesehatan, hingga akses jalan yang membuat warga terisolasi.
Kondisi itu mengemuka saat Anggota MRP Papua Barat Daya, Selly Kareth, menyerap aspirasi warga untuk bahan perencanaan dan penganggaran Dana Otsus. Selly menegaskan kebutuhan dasar warga Mare harus menjadi prioritas pemerintah, bukan sekadar catatan seremonial.
“Semua kebutuhan yang disampaikan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi masyarakat di wilayah Mare menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terjawab,” ujarnya dalam pertemuan di Distrik Mare, Senin (24/8/2026).
Jalan Rusak Hambat Pendidikan dan Ekonomi Warga
Selly menyebut infrastruktur jalan menjadi akar persoalan yang memicu kesulitan lain. Ketika akses transportasi buruk, distribusi guru dan tenaga kesehatan ke kampung-kampung terhambat, warga sakit sulit dirujuk, dan hasil kebun tidak bisa dipasarkan secara optimal.
“Kalau akses jalan tidak dibangun dengan baik, masyarakat akan terus mengalami kesulitan. Anak-anak sulit mendapatkan pelayanan pendidikan, masyarakat yang sakit kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut terhambat,” kata Selly.
Ia meminta Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Maybrat tidak hanya membangun di kawasan perkotaan, tetapi memastikan pembangunan infrastruktur menjangkau kampung-kampung di Distrik Mare.
Tokoh Adat: Jangan Hanya Datang, Mencatat, Lalu Pergi
Tokoh adat Mare, Leonardus Baru, mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang pola lama yang hanya mendengarkan keluhan tanpa tindak lanjut nyata. Menurutnya, masyarakat adat telah terlalu lama menunggu kepastian atas aspirasi yang sama.
“Pemerintah datang, mendengar, mencatat, tetapi masyarakat kembali menunggu tanpa kepastian. Kami butuh tindakan nyata, anggaran yang jelas, dan pembangunan yang benar-benar sampai ke kampung,” tegas Leonardus.
Ia menantang Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Maybrat untuk turun langsung melihat kondisi sembilan kampung di Distrik Mare. Sembilan kampung itu meliputi Kampung Mahos, Suswa, Kombif, Bakrabi, Waban, Sawo, Narasi, Seya, dan Rufases.
Kebutuhan Guru dan Fasilitas Kesehatan Menjadi Prioritas
Selain perbaikan jalan, warga Mare mendesak penambahan tenaga guru agar anak-anak di kampung tidak kehilangan hak atas pendidikan layak. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis juga menjadi sorotan utama dalam forum tersebut.
“Ini bukan permintaan yang berlebihan. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijawab pemerintah,” ucap Selly Kareth menambahkan.
Ia berjanji membawa seluruh aspirasi ini ke tingkat provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan program pembangunan yang nyata. “Kami akan membawa aspirasi masyarakat ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Maybrat harus melihat persoalan ini secara serius,” pungkasnya. (*)
