JAYAPURA — Anggota parlemen Papua Nugini (PNG) mulai membahas secara terbuka hasil referendum tidak mengikat Bougainville tahun 2019, ketika 97,7 persen penduduk wilayah otonom itu memilih kemerdekaan. Debat berlangsung di parlemen nasional, lembaga yang memegang wewenang terakhir meratifikasi hasil jajak pendapat tersebut.
Setelah debat pekan ini, pembahasan akan dilanjutkan pada November sebelum pemungutan suara ratifikasi dilakukan. Sejak hasil referendum diajukan ke parlemen pada Agustus, para anggota telah ditugaskan membaca dokumen-dokumen penting hasil negosiasi panjang pasca-referendum.
Salah satu dokumen kunci adalah kerangka kerja Melanesia, kesepakatan PNG dan Bougainville soal dasar mempersiapkan serta mengelola transisi ke depan, apa pun hasil pemungutan suara nanti.
Anggota parlemen untuk Bougainville Utara, Francesca Semoso, mendesak parlemen memberikan suara setuju. Ia meminta anggota tidak melupakan warisan perang saudara dan krisis Bougainville pada 1990-an, ketika diperkirakan 15.000 hingga 20.000 orang meninggal dunia.
Semoso menyebut perang itu sebagai salah satu pengalaman paling menghancurkan di Pasifik sejak Perang Dunia Kedua.
"Konsekuensinya meluas jauh melampaui pertempuran itu sendiri: keluarga terpisah; komunitas terpecah; sekolah dan fasilitas kesehatan berhenti berfungsi secara efektif; mata pencaharian terganggu… beberapa luka masih sulit untuk dibicarakan bahkan hingga hari ini," ujarnya.
"Kita tidak boleh membiarkan berlalunya waktu mengurangi penghargaan kita terhadap penderitaan itu," kata Semoso.
Anggota Parlemen Bougainville Central, Timothy Masiu, menegaskan komitmen terhadap pengampunan, rekonsiliasi, dan penyembuhan sebagai fondasi pembangunan perdamaian abadi di wilayahnya. Namun ia sependapat bahwa pengorbanan warga Bougainville terlalu besar untuk diabaikan.
"Para pemuda dan pemudi yang menanggung pengorbanan terbesar selama krisis, banyak yang mengorbankan nyawa mereka," katanya.
"Banyak orang lain yang terus menanggung beban fisik, emosional, dan tentu saja, beban pribadi dari periode itu. Itu adalah masa yang sulit," tambahnya.
Anggota parlemen Vanimo, Belden Namah, menjadi tokoh paling vokal menentang kemerdekaan. Ia menyatakan tetap mendukung tindakan yang ia dan orang lain lakukan sebagai perwira militer pada 1990-an untuk menghentikan pemerintah PNG menyewa tentara bayaran melawan penduduk Bougainville dalam peristiwa yang disebut Krisis Sandline.
Namah menegaskan, meski berada di pihak berlawanan dalam perang, warga Bougainville harus mengakui bahwa ia dan tentara PNG lainnya bertindak dalam upaya menjaga persatuan negara.
"Ketika kita bersatu sebagai satu bangsa, satu negara, dan satu rakyat, untuk menghentikan keputusan pemerintah saat itu yang mengirimkan tentara bayaran Sandline ke Bougainville, dengan misi untuk memusnahkan seluruh pulau, tidak hanya berfokus pada BRA (Tentara Revolusioner Bougainville). Akan tetapi semua warga Bougainville yang menentang pemerintah saat itu, tidak satu pun dari mereka yang mengakui pengorbanan yang telah kita lakukan," katanya.
Ratifikasi membutuhkan mayoritas tiga perempat anggota parlemen. Ambang itu kemungkinan besar tidak tercapai, terlihat dari pidato banyak anggota yang menilai persatuan PNG tengah dipertaruhkan.
Masiu tetap menyerukan agar warga Bougainville tidak memandang proses parlemen sebagai akhir perjuangan.
"Jangan anggap ini sebagai akhir dari perjalanan kita. Kita akan terus maju. Kita akan terus bergerak. Kita akan terus bergerak sampai kita mencapai masa depan yang telah ditakdirkan Tuhan bagi kita, yaitu kemerdekaan Bougainville," katanya.
Perdana Menteri James Marape menyerukan hasil yang menguntungkan semua pihak, terlepas dari keputusan parlemen. Ia sebelumnya memberi isyarat bahwa suara ya akan membuka periode transisi menuju kemerdekaan bertahap, sementara suara tidak menghasilkan periode transisi berbeda yang memungkinkan parlemen meninjau ulang masalah ini di kemudian hari.