JAKARTA — Yorrys Raweyai meminta publik tidak terpaku pada judul film dokumenter ‘Pesta Babi’ yang tengah viral. Menurut senator asal Papua itu, substansi film justru menyoroti kerusakan hutan yang masif di Indonesia, termasuk praktik ganti rugi lahan yang dinilai tidak manusiawi.
“Kalau anda nonton, jangan lihat judulnya. Kalau anda menonton secara keseluruhan, itu menjelaskan tentang masalah perusakan hutan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Papua,” ujar Yorrys di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ganti Rugi Lahan Cuma Rp300 Ribu, Yorrys: Itu Tidak Manusiawi
Salah satu yang dikritik dalam film tersebut adalah nilai ganti rugi lahan masyarakat di Papua yang hanya Rp300 ribu. Yorrys menyebut angka itu jauh dari kata layak dan mencederai rasa keadilan warga adat.
“Itu tidak manusiawi. Lahan di Papua dihargai murah sekali, sementara di sisi lain hutan dibuka besar-besaran untuk proyek strategis,” tegasnya.
Eksploitasi Hutan untuk PSN 2,5 Juta Hektare di Merauke
Yorrys menyoroti PSN di Merauke yang mencakup lahan seluas 2,5 juta hektare untuk komoditas padi dan tebu. Ia mempertanyakan transparansi pembersihan hutan alam di sana, termasuk nasib kayu hasil tebangan yang tidak jelas rimbanya.
“Eksploitasi di Papua bukan baru. Tapi yang paling parah sekarang dengan PSN di Merauke. Kami pernah pertanyakan ke mana kayu-kayu hasil pembukaan lahan itu,” ujar Yorrys.
Respons Pemerintah Dinilai Berlebihan, Justru Bikin Film Makin Viral
Yorrys juga menyentil respons aparat yang mempertanyakan sumber pendanaan film tersebut. Menurutnya, tindakan itu justru menjadi strategi promosi yang tidak disengaja bagi produser.
“Ini strategi produser yang hebat. Ditanggapi pemerintah dengan tanya siapa yang biayai, akhirnya viral ke mana-mana,” lanjutnya.
Ia mengaku sudah mengonfirmasi langsung ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) soal isu pelarangan film. Hasilnya, tidak ada larangan resmi dari pemerintah pusat.
“Waktu itu Menko Polhukam katakan tidak ada larangan. Mungkin dari masing-masing anggota yang mau ngecek, tapi secara resmi tidak ada larangan,” pungkas Yorrys.
