JAYAPURA — Ketegangan politik antara Pemerintah Otonomi Bougainville (ABG) dan Parlemen Papua Nugini (PNG) memuncak dalam debat sengit mengenai masa depan wilayah otonomi tersebut. Debat yang berlangsung di Port Moresby pekan ini mempertanyakan apakah parlemen akan meratifikasi hasil referendum 2019, di mana 97,7 persen warga Bougainville memilih kemerdekaan.
Menteri Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan PNG, Belden Namah, menjadi suara paling vokal yang menolak ratifikasi. Ia menuduh Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, melanggar konstitusi dengan tampil di depan umum mengenakan pakaian militer dan menyebut dirinya sebagai kepala angkatan pertahanan Bougainville. Namah, yang merupakan mantan prajurit Pasukan Pertahanan PNG (PNGDF) dalam konflik Bougainville, menyatakan bahwa tindakan itu adalah bentuk penghasutan.
“Ini sama sekali tidak dapat diterima dan tidak boleh dianggap enteng oleh parlemen ini. Ini adalah tindakan penghasutan. Presiden harus dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya,” kata Namah dalam pidatonya di hadapan parlemen, seperti dikutip Jubi dari RNZ Pasifik, Kamis (4/6/2026).
Wakil Presiden Bougainville: ‘Dia Dikirim untuk Membunuh’
Pernyataan Namah itu langsung mendapat respons keras dari Wakil Presiden Bougainville, Ezekiel Masatt. Ia menolak klaim Namah yang menyebut dirinya pahlawan karena bertugas dalam misi perdamaian dan menyelamatkan 300.000 nyawa di Bougainville.
“Dia berulang kali menyebut dirinya pahlawan karena peristiwa Sandline dan telah menyelamatkan 300.000 nyawa di Bougainville. Dia bukan pahlawan. Dia tidak dikirim ke Bougainville sebagai tentara, dalam Misi Perdamaian. Dia dikirim untuk membunuh, di antara tugas-tugas lainnya,” tegas Masatt.
Masatt menambahkan bahwa Namah juga pernah dihukum karena pemberontakan, meskipun kemudian diampuni. Ia menilai serangan Namah terhadap dirinya dan Presiden Toroama sebagai tindakan yang “tidak senonoh” dan didasari oleh ketidaktahuan karena proses konsultasi pasca-referendum belum selesai.
Presiden Toroama Imbau Warga Tetap Tenang
Di tengah perdebatan panas di parlemen, Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, justru mendesak seluruh warganya untuk tidak terprovokasi. Ia menyebut situasi ini sebagai ujian bagi perjuangan Bougainville.
“Saya mendesak seluruh warga Bougainville untuk tetap tenang, bersatu, dan saling menghormati. Jangan sampai kita teralihkan oleh retorika atau berkecil hati karena perbedaan pendapat. Kekuatan kita selalu terletak pada kesatuan tujuan dan keyakinan kita akan keadilan perjuangan kita,” kata Toroama.
Ia menegaskan bahwa tidak ada debat parlemen yang dapat menghapus sejarah dan mandat demokratis yang telah diungkapkan oleh rakyatnya melalui referendum.
Jalan Tengah dari Perdana Menteri Marape
Sementara itu, anggota parlemen dari daerah Bougainville, Peter Tsiamalili Jr, mendesak rekan-rekannya untuk berani mengambil keputusan yang benar. Ia menekankan bahwa ratifikasi adalah bagian dari penyelesaian proses perdamaian, bukan upaya untuk memecah belah PNG.
“Kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa janji Papua Nugini tetap tak tergoyahkan. Karena perdamaian adalah sebuah proses, dan perdamaian harus tetap menjadi warisan,” ujar Tsiamalili.
Perdana Menteri PNG, James Marape, yang dijadwalkan akan mengambil keputusan mengenai ratifikasi pada 30 Agustus 2026, mengisyaratkan adanya kemungkinan jalan tengah. Ia mencontohkan model otonomi seperti Katalonia di Spanyol sebagai alternatif yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan kebuntuan politik ini.
