JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua menggelar diklat sinkronisasi strategi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah bagi ASN. Kegiatan ini difokuskan pada pengelolaan aset di wilayah daerah otonomi baru (DOB) yang dinilai semakin kompleks.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait menyebutkan bahwa tanpa dukungan ASN yang kompeten, pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak akan berjalan optimal. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan yang sudah direncanakan.
Target Pembangunan DOB Butuh ASN Profesional
"Pembentukan DOB di tanah Papua merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hanya saja keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparatur yang menjalankannya," ujar Sohilait di Jayapura, Selasa.
Ia menambahkan bahwa ASN harus mampu mengelola keuangan dan aset daerah secara profesional, transparan, dan sesuai aturan. “Untuk itu ASN harus mampu mengelola keuangan dan aset daerah secara profesional, transparan, dan sesuai aturan," katanya usai membuka kegiatan diklat tersebut.
Sinergi Antar Perangkat Daerah Jadi Kunci
Dalam kesempatan itu, Sohilait juga mengingatkan pentingnya sinergi antar-perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pengelolaan yang tidak efisien di wilayah DOB.
Pemprov Papua menempatkan penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan sebagai prioritas. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.
ASN Dituntut Adaptif Hadapi Tantangan ke Depan
"Ke depan tantangan pembangunan akan semakin besar untuk itu ASN harus adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Sohilait. Ia menekankan bahwa setiap program pembangunan harus berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
Peningkatan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Papua memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di tengah proses percepatan pembangunan di wilayah DOB.
