JAYAPURA — Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025 menempatkan Papua Tengah sebagai provinsi termiskin di Tanah Papua dengan angka 29,45 persen. Disusul Papua Pegunungan 27,21 persen, Papua Selatan 19,26 persen, Papua Barat 19,58 persen, Papua 17,82 persen, dan Papua Barat Daya 17,50 persen. Angka ini kontras dengan besarnya dana pembangunan yang mengalir ke Bumi Cenderawasih selama pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus).
Bukan Sekadar Soal Pendapatan
Victor Rumere, Doktor Ilmu Ekonomi dari UNIPA yang juga Ketua ISEI Papua Barat, menekankan bahwa kemiskinan di Papua bersifat multidimensional. “Kemiskinan di Tanah Papua berkaitan erat dengan akses pendidikan, kualitas kesehatan, konektivitas wilayah, kepemilikan aset produktif, akses pasar, serta kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern,” ujarnya dalam analisis yang dikutip Mangrove, Selasa (10/12).
Menurutnya, di wilayah pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, biaya ekonomi sangat tinggi. Harga kebutuhan pokok jauh lebih mahal dibanding daerah lain di Indonesia. Biaya transportasi dan distribusi barang menjadi hambatan utama aktivitas ekonomi lokal, sehingga pertumbuhan ekonomi makro sulit dirasakan di level rumah tangga.
Pemekaran Bukan Penyebab Kemiskinan
Victor juga meluruskan anggapan bahwa pemekaran daerah otonom baru (DOB) menjadi biang keladi tingginya kemiskinan. Menurutnya, pemekaran adalah instrumen administrasi untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik, bukan instrumen pengentasan kemiskinan. “Sebagian besar DOB di Papua mewarisi kondisi awal yang memang sudah tertinggal. Infrastruktur terbatas, kualitas SDM rendah, basis ekonomi sempit, dan ketergantungan fiskal tinggi sudah ada jauh sebelum pemekaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, kemiskinan yang tinggi di DOB lebih mencerminkan warisan ketimpangan pembangunan masa lalu, bukan akibat langsung dari kebijakan pemekaran itu sendiri.
Orientasi Penggunaan Dana Jadi Persoalan
Victor menyoroti bahwa selama bertahun-tahun, sebagian besar sumber daya pembangunan lebih banyak diarahkan untuk membiayai fungsi pemerintahan, pembangunan fisik, dan pelayanan administratif. Sementara investasi pada peningkatan produktivitas masyarakat masih terbatas. “Tantangan Papua saat ini bukan lagi bagaimana memperoleh dana pembangunan yang lebih besar, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah dana publik mampu menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia mencontohkan, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat diturunkan secara berkelanjutan ketika masyarakat memiliki modal manusia yang kuat, akses terhadap aset produktif, dan kesempatan ekonomi yang setara. Tanpa transformasi ekonomi rumah tangga Orang Asli Papua (OAP), derasnya aliran dana Otsus hanya akan memperkuat birokrasi, bukan menyejahterakan warga.
