JAYAPURA — Ribuan warga dari tiga pulau di Maluku Tengah—Haruku, Saparua, dan Nusalaut—yang tergabung dalam Konsorsium Anak Cucu Lease (ACL) di Papua menggelar jalan santai di Taman Imbi, Kota Jayapura, Sabtu (27/6/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi ajang sosialisasi sekaligus konsolidasi dukungan untuk pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Kepulauan Lease, Provinsi Maluku. Perjuangan pemekaran ini telah berlangsung selama 16 tahun dan belum membuahkan hasil.
Akses Pelayanan Pemerintahan Jadi Alasan Utama
Ketua Perwakilan Konsorsium Lease Provinsi Papua, Rasmus D. Siahaya, mengatakan bahwa alasan utama perjuangan ini adalah sulitnya akses pelayanan pemerintahan. Saat ini, warga harus menempuh perjalanan laut menuju Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, yang jaraknya cukup jauh dan dipengaruhi cuaca ekstrem.
"Di wilayah kami hanya ada dua musim, yaitu musim barat dan musim timur. Keduanya sangat berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran. Bahkan pernah terjadi insiden meninggal dunia, seperti seorang kepala sekolah dari Nusalaut yang tenggelam saat hendak mengurus administrasi ke Masohi," ungkap Siahaya.
Rangkaian Agenda Menuju Deklarasi 11 Juli 2026
Jalan santai ini bukan kegiatan seremonial semata. Panitia menyiapkan door prize berupa sepeda motor, mesin cuci, dan hadiah hiburan lainnya untuk menarik partisipasi warga. Kegiatan resmi dilepas oleh Kepala Bappeda Kota Jayapura yang mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo. Turut hadir Kepala Bapenda Kota Jayapura, Rori Huwae, serta sejumlah tokoh masyarakat Maluku di Papua.
Menurut Siahaya, rangkaian sosialisasi sudah berjalan sejak malam perenungan pada 14 Mei 2026. Puncaknya akan digelar deklarasi dukungan pada 11 Juli 2026 di GOR Cenderawasih, Jayapura. Ketua Panitia Sosialisasi dan Deklarasi CDOB Kota Kepulauan Lease, Giovano Pattipawae, menegaskan bahwa deklarasi itu menjadi bentuk komitmen masyarakat Lease di perantauan.
Potensi SDA dan Harapan ke Pemerintah Pusat
Siahaya menambahkan bahwa Kepulauan Lease memiliki potensi sumber daya alam besar, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Pulau Saparua, misalnya, telah dikenal sejak abad ke-15 karena kekayaan alamnya. Dengan pemekaran, pelayanan publik dan pembangunan diharapkan lebih efektif.
Ia berharap pemerintah pusat segera membuka kembali moratorium pembentukan daerah otonomi baru. "Perjuangan ini tidak hanya terjadi di Maluku, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Namun tentu ada dinamika, termasuk faktor politik. Karena itu, kami mengajak semua pihak, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi ini," katanya.
Panitia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, serta sejumlah tokoh politik dan pemerintah daerah di Kota dan Kabupaten Jayapura yang mendukung kegiatan ini.
