MAMBERAMO RAYA — Bangunan yang digadang-gadang menjadi penopang program makan bergizi gratis (MBG) di pusat administratif Kabupaten Mamberamo Raya itu masih menyisakan dinding plesteran kasar dan lantai beralaskan tanah. Tidak ada satu pun perabotan dapur di dalamnya.
Proyek di Kampung Burmeso ini terhenti total sejak pertengahan Juni lalu. Padahal, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan dapur ini rampung dalam 64 hari kalender sejak pengerjaan dimulai pada Januari 2025.
Biaya Logistik Laut Melipatgandakan Anggaran Pembangunan
Pengawas pembangunan dapur MBG di Mamberamo Raya, Welli Wali, menyebut alur distribusi material menjadi biang keladi kemacetan proyek. Seluruh bahan bangunan harus diangkut menggunakan kapal laut dari Surabaya, melanjutkan perjalanan ke Jayapura, lalu menuju Biak sebelum akhirnya tiba di lokasi.
"Semua diangkat pakai kapal laut yang membutuhkan waktu berminggu-minggu. Setelah sampai sini, harus menunggu bongkar muat berhari-hari," ujar Welli Wali.
Estimasi nilai kontrak awal yang sempat dipatok Rp 2,1 miliar akhirnya membengkak hingga menyentuh angka Rp 3,5 miliar. Hingga kini, belum ada kejelasan kapan sarana tersebut benar-benar siap beroperasi dan siapa pengelola resmi yang ditunjuk BGN.
Bukan 3T, Melainkan 10T: Akses Kesehatan Dasar pun Lumpuh
Persoalan gizi di Mamberamo Raya tidak berdiri sendiri. Di Kampung Anggreso, pemeriksaan fisik balita oleh tenaga kesehatan kerap memicu keprihatinan mendalam. Banyak anak berusia sekitar empat tahun belum mampu berjalan, berdiri, maupun berkomunikasi, dengan kondisi perut buncit dan tubuh kurus kering—tanda malnutrisi berat.
Dari 13 puskesmas yang ada di kabupaten ini, lima di antaranya berhenti beroperasi secara total. Ketiadaan dokter spesialis serta pasokan listrik yang tidak memadai untuk penyimpanan vaksin kian memperburuk pemenuhan hak kesehatan dasar warga.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya, Yohanes Tebai, menyindir keras kondisi daerahnya yang melampaui terminologi baku pemerintah. "Jadi bukan 3T lagi, namun 10T," katanya, merujuk pada wilayah yang tidak sekadar terpencil dan tertinggal, tetapi juga merasa terlupakan dan tersiksa oleh keadaan.
Ketimpangan Distribusi Dapur MBG: Jawa 53 Persen, Papua Sekitar Satu Persen
Persoalan di Mamberamo Raya hanyalah satu titik dari potret ketimpangan nasional. Data penelusuran BBC Indonesia menunjukkan, wilayah Jawa yang justru mencatat tingkat keparahan stunting paling rendah menguasai 53 persen total dapur MBG nasional.
Sementara itu, Tanah Papua yang berada di jajaran sepuluh provinsi dengan kasus gizi buruk paling krusial hanya mendapat jatah sekitar satu persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Anggaran ratusan triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah pusat nyatanya belum mampu menembus tebalnya belantara dan peliknya logistik kawasan timur Indonesia. Program MBG menjadi tidak tepat guna jika formula prioritasnya tidak mempertimbangkan sudut geografis yang rumit—kawasan yang justru paling membutuhkan kehadiran negara justru berada di urutan terbawah penerima manfaat.
