PAPUA — Pernyataan Sultan ini muncul di tengah rencana pemerintah melakukan efisiensi belanja negara dengan menekan anggaran transfer ke daerah. Ia menegaskan, pemangkasan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten dan kota dalam membiayai kebutuhan pokok warganya.
"Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ujar Sultan dalam pidatonya di hadapan para pemimpin lembaga negara.
Lebih dari Sekadar Bagi Anggaran
Menurut Sultan, dana transfer ke daerah memiliki fungsi yang lebih strategis dari sekadar mekanisme pembagian uang antara pusat dan daerah. Ia menyebut instrumen ini merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
"Dana transfer ke daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," tegasnya.
Selama ini, lanjut Sultan, pemerintah pusat telah mengalokasikan belanja dalam jumlah besar ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Namun, ia mengingatkan agar alokasi tersebut tidak berhenti pada angka di atas kertas.
Daerah Jangan Bergantung pada Pusat
Di sisi lain, Sultan juga memberikan catatan keras kepada pemerintah daerah. Ia mendorong pemda untuk tidak terus-menerus menggantungkan anggarannya pada transfer dari pusat.
Ketua DPD itu meminta setiap daerah memperbaiki pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan efektivitas belanja, serta memperkuat kualitas perencanaan pembangunan. Dengan begitu, ketahanan fiskal daerah tidak rapuh ketika terjadi penyesuaian anggaran di tingkat nasional.
Ia menekankan bahwa pembangunan nasional harus benar-benar dirasakan hingga tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. DPD juga mendesak agar pembangunan menjangkau pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan, serta daerah terluar dan tertinggal.
Pesan ke Pemerintah dan DPR
Pernyataan Sultan ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan DPR saat membahas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa bulan ke depan. Kebijakan transfer ke daerah biasanya menjadi salah satu pos yang paling rentan dipangkas saat pemerintah mencari ruang fiskal.
Padahal, bagi banyak kabupaten di luar Jawa, dana transfer masih menjadi sumber utama pembiayaan operasional sekolah, puskesmas, dan pembangunan jalan desa. Jika pemangkasan dilakukan tanpa perhitungan yang matang, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Sultan berharap pemerintah pusat dan DPR dapat menemukan titik keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan layanan publik di daerah.
