JAYAPURA — Provinsi Dataran Tinggi Barat di PNG tengah berada dalam situasi kritis. Gubernur Wai Rapa menyatakan pemerintah provinsi tidak memiliki anggaran maupun peralatan untuk mengelola krisis kekeringan yang dipicu El Niño, seperti dikutip Jubi dari laman RNZ Pasifik, Kamis (20/8/2026). Ia menegaskan belum ada komunikasi dari pemerintah pusat di Port Moresby terkait bantuan penanganan.
Musim Kemarau "Skala Berbeda" dan Sungai yang Mengering
Rapa mengatakan kepada Post-Courier bahwa kondisi kekeringan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan musim kemarau sebelumnya. Ia menyebut skala dampaknya jauh lebih parah, dan salah satu indikator paling nyata adalah mengeringnya sungai yang selama ini menjadi pemasok air bersih bagi warga ibu kota provinsi.
"Kami tidak memiliki sumber daya untuk menghadapi musim kemarau," ujar Rapa dalam pernyataannya yang dikutip oleh Post-Courier.
Ancaman bagi Hewan Ternak Masyarakat Dataran Tinggi
Kekhawatiran utama yang disampaikan Rapa menyangkut sektor peternakan tradisional. Baginya, dampak ekonomi dan sosial akan terasa langsung oleh masyarakat adat di dataran tinggi yang menggantungkan hidup pada hewan peliharaan.
"Kami, penduduk dataran tinggi, memelihara hewan, terutama babi, dan musim kemarau ini akan sangat memengaruhi hewan-hewan kami. Saat memasuki musim kemarau yang lebih dalam, kami akan menghadapi banyak tantangan," katanya menjelaskan.
Instruksi PM Marape vs Realita di Lapangan
Peringatan Rapa ini muncul di tengah klaim pemerintah nasional bahwa persiapan tengah berlangsung. Pada akhir Juni lalu, Perdana Menteri PNG James Marape telah menginstruksikan seluruh provinsi dan distrik untuk bersiap menghadapi kemungkinan musim kemarau parah yang dikaitkan dengan El Niño.
Dalam pernyataan resmi kantornya pada 22 Juni, disebutkan bahwa Kabinet sedang meneliti pengaturan keuangan dan administrasi untuk mendukung pemerintah provinsi dan distrik dalam merespons situasi bencana akibat kekeringan berkepanjangan. Marape juga meminta warga tetap tenang dengan pesan singkat: "Ini adalah waktu untuk bersiap-siap, bukan panik."
Namun, pernyataan Gubernur Rapa justru menggambarkan kesenjangan antara instruksi pusat dan kondisi di daerah. Belum adanya komunikasi dari pemerintah pusat menjadi indikasi bahwa koordinasi penanganan bencana belum berjalan efektif di lapangan.
