PAPUA — Sidang Majelis Umum PBB di New York menyoroti konsentrasi tata kelola kecerdasan buatan yang hanya dikuasai segelintir negara maju dan perusahaan teknologi besar. Negara-negara berkembang menuntut dilibatkan dalam penyusunan standar AI agar tidak sekadar menjadi pengguna teknologi yang dirancang di tempat lain. Perdebatan ini menandai babak baru diplomasi teknologi global yang berdampak langsung pada arah regulasi AI di Indonesia.
Kekhawatiran utamanya bukan soal akses teknologi semata. Negara berkembang menyoroti risiko ketimpangan ekonomi dan digital jika data, daya komputasi, serta aturan main AI tetap terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Peringatan Guterres soal Manfaat dan Risiko AI
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengakui AI berpotensi mempercepat kemajuan manusia, mulai dari dunia medis hingga penemuan ilmiah. Namun, ia menekankan manfaat itu perlu diimbangi tanggung jawab dan pengawasan.
"AI memang merupakan pengubah permainan, dengan potensi besar untuk memajukan kedokteran, mempercepat penemuan ilmiah, memperluas peluang, dan meningkatkan kualitas hidup," kata Guterres, seperti dikutip dari laporan UN News yang dirilis 30 September 2026.
Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak AI, termasuk hilangnya pekerjaan, penyebaran informasi palsu, dan keputusan otomatis yang tidak transparan.
Negara Berkembang Menolak Jadi Penerima Standar
Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Thérèse Kayikwamba Wagner, menegaskan negara berkembang harus dilibatkan dalam penentuan aturan AI. Menurutnya, posisi sebagai pengguna pasif tidak bisa diterima.
"Negara-negara berkembang tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pengguna teknologi yang dirancang di tempat lain, ataupun sekadar penerima standar dan norma yang penyusunannya tidak melibatkan mereka secara memadai," ujarnya.
Pernyataan Wagner mewakili sikap banyak negara Selatan yang khawatir aturan AI disusun tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan infrastruktur digital mereka.
Keseimbangan antara Inovasi dan Perlindungan
Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman mengingatkan pengembangan teknologi tetap perlu membuka ruang bagi inovasi. Meski begitu, ia menilai perlindungan yang memadai tidak boleh diabaikan.
"AI dapat menjadi akselerator kemajuan manusia yang sangat kuat. Karena itu, kita tidak boleh menutup pintu bagi inovasi," ujarnya.
Tantangan sesungguhnya bukan membuat AI semakin canggih. Persoalannya adalah memastikan teknologi ini dikembangkan secara bertanggung jawab dan manfaatnya dirasakan lebih luas.
Tata Kelola AI Berpusat pada Manusia
Dalam pidato penutupan debat umum Majelis Umum PBB, Rahman menekankan pentingnya tata kelola AI yang berpusat pada manusia dan melibatkan negara berkembang. Ia memperingatkan risiko terbentuknya kesenjangan baru jika hanya segelintir negara dan perusahaan menguasai data, daya komputasi, serta aturan yang menentukan masa depan bersama.
Bagi negara berkembang, akses terhadap AI saja tidak cukup. Mereka juga perlu mendapat kesempatan ikut menentukan bagaimana teknologi tersebut dirancang, diatur, dan digunakan.
Perdebatan di PBB ini menjadi sinyal penting bagi Indonesia dan negara Asia Tenggara lain yang tengah menyusun kerangka regulasi AI. Tanpa keterlibatan dalam penyusunan standar global, risiko terjebak sebagai pasar pengguna teknologi asing akan semakin besar.
