PAPUA — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana pemerintah membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial. Sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank, dan pemerintah berencana menghapus biaya pembukaan rekening Rp 50 ribu agar mereka bisa mengakses layanan perbankan.
Hashim menyampaikan rencana tersebut dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10). Pemerintah belum mengumumkan mekanisme pembagian ponsel gratis secara terperinci, termasuk persyaratan dan kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Program ini menyambung rencana pemerintah membuka rekening digital bagi warga yang belum memiliki rekening bank. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk memfasilitasi pembukaan rekening tersebut.
30 Persen Penduduk di Luar Sistem Perbankan
Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank sehingga belum terjangkau layanan perbankan. Angka itu merujuk pada data Bank Dunia yang menurutnya sejalan dengan pandangan pemerintah.
"Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30 persen penduduk kita belum memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan," ujarnya.
Pemerintah juga berencana menghapus biaya pembukaan rekening yang sebelumnya mencapai Rp 50 ribu. Langkah ini diambil agar masyarakat dapat mengakses rekening digital tanpa dikenai biaya tersebut.
Bansos Tak Lagi Tunai, Disalurkan Lewat Ponsel
Hashim menjelaskan bantuan pemerintah nantinya disalurkan langsung melalui rekening digital yang dapat diakses lewat ponsel, bukan lagi diberikan secara tunai. Mekanisme ini disebut akan melibatkan Kementerian Keuangan dalam proses pengirimannya.
"Seluruh bantuan tersebut tidak akan lagi diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi akan dikirimkan oleh Pak Juda dan Kementerian Keuangan secara langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka," kata Hashim.
Perubahan cara penyaluran bansos dari tunai ke digital berpotensi mengubah lanskap layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh perbankan. Namun, pemerintah belum merinci apakah pembagian ponsel gratis akan menyasar seluruh masyarakat atau hanya kelompok tertentu.
Target Mulai Berjalan Awal 2027
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih membahas teknis pelaksanaan program rekening digital tersebut. Program itu ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
"Tahun ini masih kita bahas. Insya Allah (awal 2027 berjalan programnya)," kata Airlangga di Fairmont Jakarta, Rabu (23/9).
Airlangga menjelaskan rekening digital tersebut direncanakan terhubung dengan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) dan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Keterkaitan dengan data kependudukan ini menjadi kunci agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Bagi BRI dan BSI, penunjukan sebagai fasilitator pembukaan rekening membuka peluang penambahan basis nasabah dari segmen unbanked. Kedua bank tersebut belum merinci target jumlah rekening yang akan dibuka maupun skema kerja sama dengan pemerintah.
Sejumlah pertanyaan masih menggantung. Pemerintah belum menjelaskan sumber anggaran pengadaan ponsel, spesifikasi perangkat yang akan dibagikan, serta bagaimana verifikasi penerima manfaat dilakukan di lapangan. Kejelasan soal ini menentukan apakah program dapat berjalan sesuai target awal 2027 atau molor seperti sejumlah program bansos digital sebelumnya.
