PAPUA — Guru Besar FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Anton Agus Setyawan menilai fondasi ekonomi Indonesia masih baik, tetapi pertumbuhannya mandek di level yang sama. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 5,29 persen secara tahunan pada Triwulan II-2026, angka yang menurutnya belum cukup menggerakkan sektor produktif dan memperluas lapangan kerja.
Anton menyampaikan penilaian tersebut di Surakarta, Senin (26/10/2026), dengan menyoroti sejumlah persoalan struktural yang belum tuntas. Menurutnya, tantangan utama bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan, melainkan memperbaiki kualitasnya.
"Kalau dari sisi ekonomi kita sebenarnya sekarang tidak ada masalah-masalah, kita cuma satu stagnan, mundur ya nggak tapi maju ya nggak ya stagnan di situ," ujar Anton.
Perizinan Investasi Jadi Biang Keladi
Salah satu hambatan yang paling mencolok adalah panjangnya proses perizinan investasi dan pengurusan lahan. Anton membandingkannya dengan Vietnam, di mana investor yang persyaratannya sudah lengkap bisa mulai membangun pabrik dalam tiga sampai empat bulan.
Di Indonesia, proses serupa menurutnya bisa memakan waktu dua hingga tiga tahun. Penyebabnya berlapis: pembebasan tanah, perizinan, dan berbagai kebutuhan pendukung lain harus diselesaikan lebih dulu. Akibatnya, realisasi investasi tertahan dan tidak cepat berdampak ke perekonomian.
Kawasan Industri Khusus Diusulkan Diperbanyak
Sebagai jalan keluar, Anton mendorong pemerintah memperbanyak kawasan industri khusus yang perizinan dan fasilitas pendukungnya sudah siap. Dengan skema itu, investor bisa langsung membangun pabrik tanpa mengulang seluruh proses dari awal.
Ia mencontohkan kawasan industri di Kendal dan Batang yang telah menarik perusahaan dalam negeri maupun asing. Kawasan Gresik juga disebut berperan dalam jalur pengiriman ekspor mineral dari smelter di Sulawesi.
"Selama kita tidak memperbanyak kawasan industri khusus yang nanti akan jadi motor pertumbuhan ekonomi ya nonsense," tegasnya.
Pengembangan kawasan industri dinilai perlu masuk dalam strategi besar untuk memangkas hambatan investasi sekaligus memperkuat sektor manufaktur. Indonesia, kata Anton, tidak bisa terus bergantung pada konsumsi domestik sebagai tumpuan utama pertumbuhan.
Hilirisasi dan SDM Harus Jalan Bersamaan
Penguatan industri perlu dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keseriusan mengembangkan hilirisasi. Dengan kapasitas produksi dan nilai tambah yang lebih besar, sektor industri diharapkan menjadi penggerak ekonomi yang lebih luas.
Anton juga menyoroti kualitas penyerapan tenaga kerja. Ia mengingatkan risiko perpindahan pekerja dari sektor formal ke informal ketika pekerjaan formal tidak tersedia atau tidak memberi kepastian memadai.
Praktik kontrak kerja berdurasi pendek di sejumlah industri turut memperparah ketidakpastian. Pekerja menghadapi keraguan soal keberlanjutan pekerjaan dan penghasilan mereka.
Efek Berantai ke Belanja Rumah Tangga
Ketidakpastian pendapatan itu merembet ke keputusan ekonomi rumah tangga. Masyarakat yang khawatir kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan cenderung menunda pembelian bernilai besar, seperti rumah dan kendaraan, serta memilih memegang uang tunai.
Jika kecenderungan ini meluas, aktivitas transaksi melambat dan memperkuat kondisi stagnasi. Lingkaran ini yang menurut Anton perlu diputus lewat perbaikan struktural, bukan sekadar stimulus jangka pendek.
Ia menekankan pentingnya pembenahan perizinan, perluasan kawasan industri, penguatan manufaktur, peningkatan kualitas SDM, dan hilirisasi secara terencana. Langkah-langkah itu diperlukan agar investasi lebih produktif, kegiatan industri berkembang, dan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
