BIAK — Kepemimpinan baru Partai Golkar di Kabupaten Biak Numfor resmi dimulai. Bupati Markus Mansnembra kini sah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Biak Numfor setelah melalui proses musyawarah dan mekanisme partai.
Momen pelantikan ini tidak hanya menjadi seremoni serah terima jabatan. Ketua DPD Golkar Papua, Mathius Fakiri, secara spesifik memberikan arahan kepada para kader yang duduk di kursi legislatif.
Kader Legislatif Diingatkan Soal "Racun" dalam Pemerintahan
Mathius Fakiri menyampaikan peringatan tegas agar kader Golkar yang menjadi anggota DPRD tidak justru menghambat jalannya roda pemerintahan. Ia menyebut sikap kontraproduktif dari legislatif bisa menjadi "racun" bagi pembangunan daerah.
"Kader Golkar di legislatif jangan jadi 'racun' dalam pemerintahan," ujar Mathius Fakiri dalam sambutannya, dikutip dari Ceposonline.com.
Pesan untuk Bupati Markus Mansnembra
Tak hanya untuk anggota dewan, Mathius Fakiri juga memberikan wejangan kepada Markus Mansnembra selaku ketua yang baru. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembangunan di Biak Numfor.
Menurutnya, kepemimpinan partai harus mampu merangkul seluruh elemen, termasuk para kader yang memiliki aspirasi berbeda. Perbedaan pandangan di internal partai, lanjutnya, harus diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan menciptakan gesekan di pemerintahan.
Golkar Biak Numfor Targetkan Konsolidasi Internal
Dengan kepemimpinan baru ini, Partai Golkar di Biak Numfor diharapkan segera melakukan konsolidasi internal. Langkah awal yang dinanti adalah menyatukan visi antara fraksi partai di DPRD dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Markus Mansnembra sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai program kerja yang akan ia prioritaskan sebagai ketua partai. Namun, arahan dari Ketua DPD Golkar Papua menjadi acuan awal bahwa soliditas partai menjadi kunci utama.
Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki dinamika politik cukup tinggi. Kepemimpinan ganda—sebagai bupati dan ketua partai—menjadi tantangan tersendiri bagi Markus Mansnembra untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan partai dan pemerintahan.
