JAKARTA — Komnas HAM Perwakilan Papua mendorong pemerintah untuk tidak lagi mengandalkan pendekatan lama dalam menyelesaikan krisis di Tanah Papua. Jalan keluar yang diakui dunia, menurut lembaga tersebut, hanyalah dialog kemanusiaan.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits B. Ramandey, dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Terjebak di antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN" di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Bukan Dialog Damai, Tapi Dialog Kemanusiaan
Frits secara spesifik membedakan istilah yang ia gunakan. Ia memilih tidak memakai terminologi "dialog damai" agar fokus penyelesaian lebih menitikberatkan pada martabat manusia yang selama ini terabaikan.
"Dialog kemanusiaan, saya tidak menggunakan terminologi dialog damai, tidak. Saya ingin menggunakan terminologi dialog kemanusiaan," ujar Frits dalam forum tersebut.
Menurutnya, gagasan ini merupakan kelanjutan dari langkah yang telah dimulai oleh Komnas HAM sejak empat tahun lalu. Ia memberikan catatan serius bagi rezim pemerintahan saat ini maupun yang akan datang agar tidak abai terhadap instrumen dialog tersebut.
Tiga Pihak yang Wajib Hadir
Frits merinci tiga komponen utama yang harus duduk bersama dalam meja dialog kemanusiaan. Pertama, mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, kelompok yang secara ideologi memiliki pandangan politik berbeda. Ketiga, pemerintah sendiri.
"Siapa yang mereka menjadi bagian dari proses dialog kemanusiaan? Pertama adalah mereka yang menjadi korban dari hak asasi manusia, yang kedua adalah mereka yang secara ideologi itu memiliki pandangan politik yang berbeda, Yang ketiga itu pemerintah sendiri," jelasnya.
Dialog Bukan Pengakuan Kesetaraan Politik
Frits meluruskan pandangan keliru yang selama ini mungkin menjadi hambatan bagi pemerintah untuk memulai pembicaraan. Baginya, dialog bukanlah bentuk pengakuan kesetaraan antara negara dengan kelompok sipil bersenjata atau politik.
"Jadi dialog harus dimaknai bukan soal kesetaraan pemerintah dengan kelompok-kelompok ini, tidak. Tapi dialog adalah sebuah sarana yang diakui sebagai sebuah rute penyelesaian konflik. Tidak ada cara lain di dunia ini kecuali dialog itu," ujarnya.
Ia menekankan bahwa dialog adalah metode teknis untuk menghentikan kekerasan, bukan pengakuan politik. Inisiatif ini, kata Frits, harus dilanjutkan oleh rezim pemerintahan mana pun ke depannya.
