JAKARTA — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mendorong penguatan infrastruktur distribusi energi sebagai syarat utama pemerataan harga BBM di wilayah terpencil. Salah satu usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat adalah penambahan pasokan dan pembangunan depot BBM di sejumlah kabupaten.
“Hasil kunjungan kami ke Waropen, Kepulauan Yapen, dan Numfor menunjukkan kapasitas penyaluran BBM masih perlu ditingkatkan. Jika titik distribusi diperkuat, pasokan ke wilayah lain akan lebih lancar,” kata Gubernur Papua di Jakarta, Selasa (30/6/26).
Keterlambatan Distribusi Picu Lonjakan Harga Hingga Rp 15.000 per Liter
Menurut Gubernur, keterlambatan distribusi menjadi penyebab utama tingginya harga BBM di sejumlah daerah. Ketika pasokan terlambat masuk, harga eceran di masyarakat bisa melonjak jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah.
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya. Harga BBM yang seharusnya berada di kisaran Rp 9.000 per liter dapat meroket hingga sekitar Rp 15.000 per liter akibat terganggunya distribusi.
“Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat. Karena itu, langkah yang harus dilakukan lebih dulu adalah menambah kapasitas pasokan agar distribusi tidak lagi terlambat,” ujar Gubernur Papua.
Depot BBM Diusulkan sebagai Pusat Cadangan di Daerah Terpencil
Selain penambahan pasokan, Pemprov Papua juga mengusulkan pembangunan depot BBM di sejumlah kabupaten. Keberadaan depot dinilai akan menjaga ketersediaan stok sekaligus mempercepat distribusi ke wilayah yang selama ini kerap alami keterlambatan pasokan.
Pemerintah Provinsi berharap pemerintah pusat bersama PT Pertamina dapat mempercepat penguatan infrastruktur distribusi energi di Tanah Papua. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memastikan masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses energi yang adil dan terjangkau.
